Mimpi Buruk Indonesia sebagai Negara Maritim Terbesar Dunia

1
161
(foto: marsemfim)

Jakarta, Klanews.id – Banyaknya kasus IUU Fishing (illegal fishing) di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati laut, serta ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku illegal fishing.

Berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan secara tegas bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun.

Tetapi terdapat kelemahan dari UU Perikanan tersebut, yaitu kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Sebab, pada Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 terdapat celah yang memungkinkan nelayan asing mempunyai kesempatan luas untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia. Khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Lihat juga: Perikanan Indonesia Sulit Tembus Pasar International

Saat ini ASEAN tengah menyongsong ASEAN Political Security Community yang rencananya dicapai pada tahun 2015. ASEAN telah membuat blueprint yang berisi tujuan roadmap untuk mencapai ASEAN Political –Security Community.

Salah satu situasi dalam ASEAN Political-Security Community Blueprint adalah kerjasama untuk mengatasi kejahatan transnasional termasuk illegal fishing di Indonesia dan kawasan ASEAN pada umumnya.

Kejahatan illegal fishing sendiri belum bisa diberantas secara efektif oleh pemerintah indonesia karena berbagai kelemahan, baik dari kapabilitas TNI AL maupun dari peraturan dan kontrol pemerintah terhadap kapal-kapal asing yang secara illegal memasuki wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya membawa kasus illegal fishing dibicarakan di lingkup ASEAN agar menjadi isu regional yang menjadi perhatian bersama.

Lihat juga: Dampak IUU-Fishing Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Maskur Musa, mengatakan Negara mengalami kerugian yang sangat besar karena illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia.

BPK memperkirakan tahun ini Indonesia menanggung kerugian sebesar Rp 300 triliun akibat praktik pencurian ikan. “Pemasukan dari sektor perikanan hanya sekitar US$3,5 juta. Jauh dibandingkan kerugian akibat illegal fishing,”.

Praktik illegal fishing, tidak hanya merugikan secara ekonomi, dengan nilai trilyunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut. (HR)

1 KOMENTAR

  1. Dengan potensi dan kerugian yg sangat besar tersebut, seyogyanya pola pikir dan pola tindak dalam industri perikanan harus dirubah … secara pribadi, tingginya investasi yg dibutuhkan “memaksa” kami tuk bergerak di “daratan” lebih dulu meski memiliki hasrat yg sangat tinggi tuk “menaklukkan” lautan …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here