RUU PTUK dan Infrastruktur Perbankan Di Kepulauan

0
123
Kapal Teras BRI siap jangkau nasabah luar pulau (foto: istimewa)

Jakarta, Klanews.id – Sebagai negara kepulauan (archipelago state) Indonesia memiliki 16.056 pulau, banyak diantara pulau tersebut masih minim infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, termasuk infrastruktur ekonomi seperti layanan perbankkan.

Pulau Boleng misalnya, salah satu dari 46 Pulau yang ada di Kabupaten Manggarai Barat atau lebih dikenal dengan nama Labuan Bajo ini, hanya mendapatkan layanan KM Bahtera Seva II milik Bank BRI 1-2 kali dalam seminggu.

Menurut petugas bank yang ditemui klanews.com di lapangan, masyarakat Pulau Boleng yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan ikan teri, banyak menyimpan uang di peti, bahkan mereka pernah mendapati seorang warga menyimpan 2 M di rumahnya, dipulau lain ada yang 1 m. “Karena tingginya transaksi nontunai di Pulau maka kami hadir dengan layanan Kapal KM Bahtera Seva I di Kepulauan Seribu, KM Bahtera Seva II di Labuan Bajo dan Bahtera Seva III untuk layanan yang lebih jauh (600 Mil)” lanjutnya.

Lihat juga: Rumput Laut: Apakah Itu Rumput Laut?

Lain halnya dengan warga yang bermukim di Pulau Tana Keke, Kabupaten Takalar, untuk mengakses perbangkan mereka harus menempuh jarak 1,5 Jam dalam kondisi normal, hal ini akan berbeda jika cuaca buruk, warga yang bermukim di pulau ini bahkan sulit mengakses kekota untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Sementara warganya banyak yang berprofesi sebagai petambak yang memungkinkan bertransaksi diatas 100 juta.

Di tempat lain, pemerintah tengah melakukan pematangan Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) pembatasan transaksi tunai diatas 100 juta, rencana ini dinilai beragam oleh beberapa kalangan, menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan, RUU ini berperan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, mengurangi lalu lintas uang cash tidak jelas.

Minimnya infrastruktur perbankkan di pesisir dan pulau-pulau kecil semestinya menjadi perhatian pemerintah, sebelum RUU PTUK ini benar benar diUndang – Undangkan, atau dengan melakukan pengecualian untuk daerah yang belum terlayani perbankkan secara maksimal, sehingga penerapan UU tersebut dapat berjalan maksimal. (HR/SN/SAR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here