Debat Pilgub Sulsel 2: Dari muballigh hingga korupsi, siapa pas?

0
122
Debat Pilgub 2 (dok: MetroTV)

Jakarta, Klanews.id Akhirnya, debat publik kedua Pilgub Sulsel 2018 kelar digelar di Jakarta pada Kamis, 19 April 2018.

Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB menarik dijadikan salah satu sumber pertimbangan siapa gerangan Paslon paling memahami konteks, logis, kompeten dalam menawarkan solusi untuk Sulsel.

Silakan memaknai substansi pertanyaan, relevansi jawaban calon, mana faktual, mana persepsi atau sekadar ‘bunyi’.

Pertanyaan yang dilontarkan Host Metro TV Zilvia Iskandar adalah racikan akademisi dan aktivias LSM, di antaranya dari Unhas, UIN dan UMI. Tersebutlah pakar Lomba Sultan, Hasrullah, Subhan Djoer, A. Muin Fahmai, Andi Zulkifli Abdullah, Bambang Permadi Surya Kelana, Andi Yudha Yunus (LSM), Lusia Palulungan (LSM).

Pada debat kedua ini, KPU Sulsel mengusung tema ‘Peningkatan pelayanan publik dan pelayanan sosial yang berkeadilan dan bermartabat’ dengan varian isu pada aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, keadilan gender, disabilitas serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Empat pertanyaan

Pertanyaan terkait pelayanan publik terutama untuk menjawab varian di atas dibungkus spesifik untuk masing-masing calon.

Pertanyaan pertama diberikan ke Paslon 3, NA-ASS. Pertanyaanya berkaitan dengan realitas masyarakat Sulsel yang telah memperlihatkan kedamaian, kerukunan antar umat beragam.

“Bagaimana langkah kebijakan Anda dalam meningkatkan kerukunan hidup beragama?” kurang lebih begitu pertanyaannya.

Lihat juga: Pilgub Sulsel: Siapa Gerangan yang Paling Kompeten?

Nurdin Abdullah menjawab bahwa untuk perbaikan layanan publik, apa yang dilakukannya di Bantaeng di antaranya melalui program rehabilitasi rumah ibadah, masjid demikian pula gereja.

Dia menambahkan bahwa itu juga berlaku untuk muballigh, yang diberangkatkan ke Jepang untuk menambah wawasan.

“Pendeta juga ikut, inilah model yang harus kita bangun,” katanya.

Menurutnya itu juga berlaku atas perayaan hari raya dan memastikan adanya kedamaaian dan stabilitas.  “Sulsel harus menjadi daerah yang aman,” tambahnya.

Pertanyaan berikutnya diberikan ke Paslon 4, IYL-Cakka berkaitan layanan kesehatan yang bermutu, tentang status kesehatan.

“Pelayanan kesehatan bermutu akan meningkatkan penggunaan fasilitas dan status kesehatan, Jelaskan strategi untuk perbaikan mutu pelayanan kesehatan yang terukur, sesuai input, proses dan output,” demikian tanya Zilvia kepada IYL.

IYL menjelaskan tentang pengalamannya di Kabupaten Gowa dan success story dengan membandingkan pengalaman sampai pada 2015, dan upayanya memaksimalkan fungsi Puskesmas dan Pustu berikut alat kesehatan sehingga layanan lebih terjangkau oleh masyarakat.

Lihat juga: ISLA Unhas Akan Uji Komitmen Kelautan Keempat Cagub Sulsel

“Peningkatannya di Puskesmas jadi rawat inap dan di tingkat kabupaten, dari tipe C ke tipe B,” katanya.

“Memberikan jaminan bahwa engan tipe B, kita bisa menyiapkan doketer ahli, ada ahli anestesi, ini sebuah bekal, meramu ke strategi kebijakan nasional bidang kesehatan,” tambahnya.

Menurutnya upaya perbaikan layanan kesehatan harus sinergi dengan program strategis nasional.

Pertanyaan unik diarahkan ke pasangan NH-Azis terkait isu pernikahan dini di Sulsel yang relatif tinggi.

“Pernikahan dini di Sulsel relatif tinggi, salah satu dampaknya adalah stunting atau gizi kronis, pentingnya kesiapan fisik dan mental, pola asuh ibu dan anak, apa upaya anda untuk mengatasi pernikahan dini?” kurang lebih begitu pertanyaannya.

Nurdin Halid menjawab dengan menyebut bahwa dibutuhkan kepemimpinan dalam memahami apa yang menjadi persoalan. Perlu mengetahui latarnya, tentang pentingnya penyadaran, pemerintah dan masyarakat, demikian pula pada orang tua.

Dia menyebut bahwa perlu penceramah (imam) yang bisa menyadarkan untuk tidak menikah dini. Kedua adalah penegakan aturan.

“Untuk itu, insya Allah, kami akan memberikan insentif 1 juta ke setiap Iman Desa, demi nilai-nilai, demi mengajarkan agama,” begitu tanggapnya.

Nurdin juga menyebut bahwa dengan adanya Imam yang memberikan kesadaran maka dengan demikian bisa diatasi. Perlu pendekatan adat dan aturan, bahwa yang boleh menikah harus di atas 17 tahun.

Lalu pertanyaan terakhir disampaikan ke pasangan nomor urut 2, Agus Arifin Nu’mang dan Tanribali Lamo.

“Hukum positif, kearifan budaya dan nilai-nilai religus harus dikelola secara komprehensif, bagaimana mengelolanya secara simultan dan komprensif?”

Agus menjawab bahwa hukum harus ditegakkan, masyarakat harus patuh, semua harus sesuai kewenangan. Dia menyebut bahwa untuk hal itu bisa berdasarkan UU dan Perda.

“Kita akan menyiapkan Perda untuk mengatur secara langsung, baik sesuai hukum positif dan hukum adat,” kurang lebih begitu jawabannya.

Menurut Agus, apa yang harus dilakukan agar masyarakat taat hukum, kami akan menjadi contoh.

“Tidak boleh ada Pemerintah yang melanggar hukum,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Agus, mereka berdua akan membuat Perda terkait itu. Hukum adat ada karena masyarakat Sulsel taat pada adatnya, malu melanggar hukum, apalagi yang memberatkan, etika, termasuk korupsi.

Terkait jawaban mereka pada isu pelayanan publik di atas, siapa gerangan yang paling logis, pas dan relevan dengan pertanyaan host? (SN/KAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here