Jakarta, Klanews.id – Wakil Bupati Berau, Agus Tamtomo mengklaim aktivitas penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) di perairan Berau yang masuk dalam Kawasan Konservasi Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KDPS).

Disampaikan Agus Tamtomo saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan Nomor 87 tahun 2016 tentang KKP3K KDPS di Hotel Bumi Segah, Kabupaten Berau, Selasa, 15 Mei 2018.

“Berdasarkan data yang kami terima dari Pro Fauna, pengeboman ikan di perairan Berau menurun sampai 80 persen. Coba sekarang ke daerah Tanjung Batu atau di Biduk-Biduk, kalau dulu masih sering terdengar suara bom ikan. Sekarang sudah jarang. Ini tidak lepas dari patroli yang dilakukan petugas kepolisian, TNI, Pemerintah Kampung dan masyarakat. Kami berterima kasih atas komitmen para pihak,” ujarnya.

Dalam acara yang digagas Satuan Tugas Pengelolaan KKP3K KDPS didukung Pemerintah Federal Jerman dan The Nature Conservancy itu, Agus juga mengungkapkan visi Pemerintah Kabupaten Berau, yaitu pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Visi ini seirama dengan tujuan keberadaaan KKP3K KDPS sebagai daerah perlindungan yang dikelola untuk kepentingan pariwisata bahari dan perikanan berkelanjutan.

Lihat juga: Momentum Penguatan Dollar Yang Dilewatkan Susi

“Sektor pariwisata adalah andalan Kabupaten Berau. Karena itu kami tidak segan-segan, kalau masih ada yang berani merusak keindahan laut Berau dengan pengeboman, kami sikat. Saya ulangi, kami tidak segan. Kami akan sikat!” ujarnya Agus memberikan penekanan.

Selain pengawasan, Pemkab Berau kata Agus juga mengambil langkah pemberdayaan dengan memberikan kredit berbunga rendah kepada nelayan yang menangkap dengan cara ramah lingkungan. Di samping itu, Pemkab Berau menggandeng pengusaha “hijau” di bidang perikanan untuk menjadi penampung ikan dari hasil tangkapan ramah lingkungan, di lokasi yang diduga menjadi pusat pemukiman nelayan destructive fishing.

“Kami sudah mengajak pak Ismail, salah satu penampung ramah lingkungan, yang tidak menerima ikan hasil bom atau bius. Pak Ismail sudah bersedia membantu, dengan syarat, seluruh nelayan di kawasan itu berhenti mengebom,” katanya.

Dalam kegiatan sosialisasi itu, Agus memimpin deklarasi bersama untuk menjaga, dan mengelola secara lestari, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di KKP3K KDPS. Selain Agus, sejumlah undangan yang hadir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSPL Pontianak, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Berau, perwakilan Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Atas, Lembaga Swadaya Masyarakat, ikut ambil bagian dalam penandatanganan deklarasi dan spanduk dukungan pelestarian KKP3K KDPS.

Wakil Ketua Satgas Pengelolaan KKP3K yang juga Ketua Panitia Sosialisasi, Yunda Zuliarsih, mengatakan, komitmen Pemkab Berau untuk melindungi dan mengelola KKP3K KDPS secara lestari tidak diragukan. Apalagi, KKP3K KDPS yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, berawal dari perjuangan Pemkab Berau untuk melestarikan keanegaragaman hayati yang juga menjadi sumber penghidupan nelayan dan petambak di kawasan ini.

“Setelah ini, kita akan roadshow di beberapa Kecamatan yang masuk dalam KKP3K KDPS untuk kembali membangun komitmen bersama yang lebih kuat, di tengah kewenangan Kabupaten yang terbatas. Kita optimis, semua pihak khususnya di Kabupaten Berau akan saling menguatkan, agar bisa memastikan sektor pariwisata bahari dan sektor perikanan kita tetap menjadi tumpuan ekonomi, dengan menjaga kelestarian sumber daya alam pesisir, laut dan pulau-pulau kecil,” katanya. (SN/HDA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here