Strategi Gubernur Anies Kendalikan Isu Pesisir (dan Reklamasi) Jakarta

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan bidang pengelolaan pesisir.

0
147
Reklamasi Jakarta (dok: istimewa)

Jakarta, Klanews.id – PR besar Gubernur Anies Baswedan adalah penanganan konflik kepentingan di pesisir dan laut Jakarta yang kian hebat. Isu reklamasi, konflik tanah di Pulau Seribu, penolakan relokasi warga pesisir adalah beberapa contohnya. Anies harus putar otak dan memilih strategi yang pas. Atas ok, bawah oce, publik puas!

Jawabannya ada bulan ini. Beberapa hari lalu, Anies memperkuat tim SKPD terkait pesisir dan laut dengan membentuk tim Gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) bidang pengelolaan pesisir.

Tim diketuai Marco Kusumawijaya. Sosok yang sejauh ini dikenal sebagai salah satu penyuplai ide untuk Anies jelang Pilgub DKI dan berpengalaman di tata kelola ruang perkotaan.

Menurut Marco, tim yang dibentuk ini bertanggungjawab untuk memberikan saran dan mengkaji pengelolaan, serta masalah di wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu. Area pesisir yang dimaksud adalah semua kecamatan yang berbatasan dengan laut kecuali Kota Tua.

Masuknya Marco ke unit kerja Gubernur Anies sudah bisa diprediksi dan nampaknya sangat diharapkan oleh Anies untuk mensinkronisasi isu atau peliknya persoalan di pesisir seperti disebutkan di awal.

Reklamasi Teluk Jakarta misalnya, saat ini menyimpan persoalan pelik karena banyak ditentang oleh publik. Di sisi lain, Pemerintah Pusat terkesan melonggarkan dan tidak ingin menghentikan misi reklamasi. Salah satu yang acap bicara prospek reklamasi dan terlihat pasang badan adalah Menteri Koordinator Maritim, Luhut B. Panjaitan.

Isu yang lain adalah tata letak dan konflik utiliti area pesisir dan pulau-pulau termasuk praktik jual beli tanah di atas pulau-pulau Seribu antara warga dan investor. Isu yang tak ringan adalah transformasi kewenangan urusan ruang laut sebagai konsekuensi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal-hal seperti itulah yang akan menjadi tantangan bagi tim. Oleh sebab itu, bisa dipahami jika Anies memilih strategi ‘aman’ dengan melibatkan akademisi, mantan birokrat dan aktivis LSM.

Profil anggota

Terkait nama Marco dan TGUPP itu yang juga tak kalah menarik adalah bergabungnya nama-nama yang selama ini dikenal nyaring bersuara terhadap isu ketidakadilan pengelolaan sumber daya seperti Irvan Pulungan dan Chalid Muhammad.

Mereka adalah dua dari empat anggota tim yang dipimpin Marco itu dan sangat diyakini kompetensinya sebagai aktivis dan selama ini dianggap loyal pada isu perlindungan alam.

Irvan adalah pelayan hukum untuk komunitas dalam isu-isu hak lingkungan sementar Chalid Muhammad adalah mantan Direktur WALHI. Bersama mereka ikut bergabung pula Muslim Muin, seorang dosen bidang Teknik Kelautan ITB dan mantan Dirjen Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Sudirman Saad.

Marco, ahir pada 14 Juli 1961, Sarjana Arsitektur Universitas Katolik Parahiyangan 1980 – 1986. Master Of Architectural Engineering (MAE) K.U.Leuven, Belgia 1988 -1990.

Dia adalah mantan Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies (2010 – 2016). Ketua Dewan Kesenian Jakarta (2006 – 2010), Koordinator tim teknis rekonstruksi 23 gampong di Aceh Nangroe Darusalam  pasca-tsunami (2005 – 2006) serta pernah menjadi konsultan pada British Council, UNDP/UN-Habitat, World Bank dan berbagai organisasi internasional (1998 – 2004).

Sosok kedua adalah Irvan Pulungan. Dia lahir 14 April 1981 dan merupakan Sarjana Hukum Universitas Diponegoro tahun 2000 – 2005 dan menempuh pendidikan lanjutan Master of Science (Cn) on Eco-Cities di Cardiff University pada tahun 2017 – 2018.

Irvan adalah aktivis pemberi bantuan hukum dalam isu pemenuhan hak ekologi warga kota. 10 tahun belakangan beraktivitas memfasilitasi proses pembangunan kota berkelanjutan, rendah karbon dan lenting terhadap perubahan iklim di 16 kota di Indonesia.

Berikutnya, Chalid Muhammad. Lahir 10 Desember 1965 (53 Tahun), Sarjana Hukum Universitas Tadulako tahun 1989 – 1991. Chalid Muhammad adalah aktivis lingkungan hidup dan gerakan sosial yang telah 30 tahun bekerja bersama komunitas untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekologi di Indonesia.

Pernah menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkunagn Hidup Indonesia (2005 – 2008) dan Ketua Badan Pengurus Yayasan Pikul (2002 – 2005), Civic Education and manager Advokasi Jaringan advokasi Tambang (1994), Koodinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (1995 – 2003), Ketua Steering Komite sub Marine Tailing Disposal Conference (2001).

Lalu, Muslim Muin. Dia lahir 07 April 1960 (58 Tahun), Sarjana Teknil Sipil Istitut Tekniologi Bandung tahun 1984, Master of Science in Ocean Engineering University of Rhode Island, USA tahun 1988, Doctor of Philosohy in Ocean Engineering University of Rhode Island, USA tahun 1993.

Dr. Muslim Muin mengembangkan beberapa software teknik kelautan yang banyak dipakai di dunia industry seperti MoTuM, MuSed3D, MuDrillCutting3D, MuQual3D, MuTsunami, MuHeat3D.

Selain itudia terlibat dalam beberapa Conceptual Design untuk beberapa dermaga di Longson Vietnam, Santan Chevron, Bojonegara Indonesia. Model hidrodinamika tiga dimensi yang beliau kembangkan dipakai di beberapa tempat dunia seperti Bay of Fundy Canada, New York Harbor, Savannah River, Chesapeake Bay, Mount Hope Bay, San Francisco Bay, San Diego Bay di Amerika Serikat, Gold Coast dan Darwin Harbor di Australia

Di kampus ITB, dia pernah menjabat sebagai Dosen program studi Teknik Kelautan ITB (sejak 2012), Ketua program Teknik Kelautan ITB (2005-2011). Jabatan lain yang diemban adalah Visiting Research Professor in University of Rhode Island, USA (1998-1999).

Yang terakhir, Sudirman Saad. Lahir 22 Oktober 1964 (54 Tahun), Sarjana Hukum Universitas Hasanudin tahun 1986. Pasca Sarjana Ilmu hukum Universita Gajah Mada tahun 1994, Doktor Ilmu Hukum Universita Gajah Mada tahun 2000.

Sudirman pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Garam Persero (2015 – 2017), Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan pulau-pulau kecil (2010 – 2015), Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan pulau-pulau kecil (2008 – 2010) serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (2002 – 2008).

Mari tunggu kerja TGUPP!. (KAS)

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here