Pengalaman Sulawesi Selatan di Proses Perizinan Kapal Ikan

0
99
Kapal nelayan di atas 30 GT (dok: istimewa)

Makassar, Klanews.id – Berdasarkan perkiraan, di Indonesia terdapat sekurangnya lima ratusan ribu kapal ikan. Dari ukuran kecil hingga paling besar. Sekira 89% berukuran di bawah 10 GT. Sejauh ini, khusus untuk kapal atau perahu kecil tidak perlu izin sebagaimana digariskan di UU 7/2016.

Sementara untuk ukuran besar, di atas ukuran 30 groston perizinannya harus datang dari Pemerintah Pusat (KKP). Untuk ukuran 10-39 groston, ditangani oleh Pemerintah Provinsi karena beroperasi di perairan di bawah 12 mil.

Meski telah dibuat sedemikian teratur dan diundangkan, persoalan tetap saja ada. Keluhan datang dari desa-desa pesisir, atau pulau jauh yang diharuskan datang ke Ibukota Provinsi.

Nelayan-nelayan atau pengusaha perikanan asal Kabupaten Selayar atau pulau-pulau di Pangkaje’ne Kepulauan yang ingin memperoleh izin operasi harus datang ke Kota Makassar.

“Kalau kapal di atas 10 groston, urusnya di Makassar, dulunya di kabupaten. Padahal kapal kecil-kecil. Bisa dibayangkan ongkosnya. Uang transpor, uang penginapan, uang makan dan lain-lainnya. Kalau 3 hari?” sebut Yusli, ASN di Kabupaten Bulukumba.

Menurut pantauan Klanews.id, kebijakan ‘Single Window’ untuk perizinan kapal ikan, sejauh ini hanya tinggal nama sebab pengurusannya pun masih selalu harus berurusan dengan personil DKP. Harusnya tidak perlu bertele-tele lagi.

Sementara itu, dosen Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Lukman menyebut bahwa sejauh ini, perangkat aturan nampaknya belum berjalan sesuai dengan keinginan Pemerintah Pusat.

“Desentralisasi dan amanah UU 23/2014 untuk wewenang Pemerintah Daerah Provinsi belum disertasi kemampuan menerjemahkan pelayanan yang diinginkan aturan pusat. Inilah kesenjangan yang “berdampak” pada rakyat kecil,” katanya.

Dia menyampaikan itu setelah mendengar keluhan beberapa nelayan asal Pulau Badi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang mengaku kesulitan dalam proses perizinan kapal.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Takbir, tenaga bantu di DKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Dia mengatakan kalau selama ini proses perizinan berlangsung lancar sebab sudah menjadi tugasnya untuk mengarahkan nelayan ke prosedur yang semestinya.

“Kami di DKP tidak pernah mempersulit nelayan apa lagi kalau nelayannya yang pergi urus sendiri. Pasti kami arahkan. Untuk urus rekomendasi atau ambil surat andon. Itu gratis di DKP,” kata Takbir.

***

Anggota Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Unhas yang juga kasubdit Sumber Daya Ikan KKP, Syahril A. Raup mengatakan bahwa untuk beberapa pulau yang relatif jauh dari pusat Pemerintah Provinsi, memang perlu pula dipertimbangkan penyiapan gerai perizinan. Hal tersebuat demi melayani nelayan atau pengusaha perikanan. Saat ini perizinan kapal tertentu masih terpusat di Ibukota Provinsi.

Di tengah tantangan perizinan ini, meski belum sepenuhnya berjalan, Pemerintah sesungguhnya telah mengelurkan PP untuk mempercepat proses perizinan ini. Dimana semua izin harus keluar dalam waktu maksimal 15 hari. Pengawasan setelah izin keluar perlu dilakukan.

Keluhan nelayan antar provinsi

Terkait aturan nelayan antar provinsi yang banyak dikeluhkan nelayan Sulawesi Selatan yang beroperasi di provinsi lain, Syahril menyebut bahwa sejauh ini telah ada peraturan menteri KP tentang Andon. Izin SIPI yang diterbitkan oleh Provinsi hanya berlaku di batas perairan Provinsi.

“Jadi bila akan melakukan penangkapan di daerah penangkapan ikan provinsi lain (misal patorani asal Kabupaten Takalar menangkap di Fak Fak Papua), semestinya nelayan tersebut mengurus SIPI Andon terlebih dahulu,” jelas Syahril.

“SIPI Andon bisa terbit bila ada MOU kerjasama pengelolaan antara provinsi yang terkait,” tambahnya.

Tak hanya itu, Syahril juga menambakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Wilayah Pemanfaatan Perikanan (WPP).

“Di situ berkumpul seluruh stakeholders termasuk Kadis tiap Provinsi yang terkait di masing-masing WPP. Salah salah satu tugasnya merumuskan kebijakan pengelolaan di WPP, membagi alokasi dan menyelesaikan berbagai isu pengelolaan termasuk andon,” terangnya.

Sebagai contoh, nelayan Sulawesi Selatan kerap melakukan penangkapan ikan di WPP provinsi lain seperti Maluku dan Papua Barat.

“Seringkali nelayan Sulsel ditahan di daerah lain.  Ini juga salah satu masalah yang harus diselesaikan secepatnya, berpotensi konflik antar nelayan. Ada baiknya diobrolin juga dengan Gubernur terpilih,” sarannya.

Syahril menyatakan itu karena sejauh ini terdapat banyak nelayan asal Sulawesi Selatan belum mengikuti anjuran Pemerintah. Mereka berbondong-bondong datang ke WPP di area Maluku dan Papua Barat tanpa membereskan izin andon atau setidaknya melapor ke Pemerintah Provinis.

Tahun lalu tidak kurang 400 kapal nelayan tertahan di Papua Barat karena belum mengantongi izin andon.

Upaya KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan perizinan dan fasilitasi permodalayan nelayan.

Hingga akhir tahun lalu, terdapat gerai perizinan di 30 lokasi dan telah menghasilkan 956 buku kapal perikanan, 1.089 dokumen surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP), 922 dokumen surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan 32 dokumen surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

Sedangkan total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) selama pelaksanaan gerai perizinan mencapai Rp 78 miliar.

Gerai perizinan merupakan langkah pemerintah untuk menertibkan dokumen kapal perikanan hasil pengukuran ulang serta penataan database kapal perikanan.

Gerai perizinan dapat mempermudah nelayan untuk memproses pengukuran ulang kapal, mengurus dokumen kapal hingga dokumen perizinan.

Mekanisme gerai perizinan one stop solution adalah salah satu konsep pelaksanaan gerai perizinan dimana KKP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan perbankan secara on the spot duduk bersama dalam penerbitan izin di lokasi gerai.

Meski demikian, melihat kompleksitas urusan kelautan dan perikanan seperti digambarkan di atas, semua pihak memang harus ikut serta untuk mengawal dan memantau agar proses perizinan berjalan lancar.

Fasilitasi dan bantuan Pemerintah dapat digunakan oleh nelayan secara optimal sehingga berdampak pada pendapatan mereka. Bukan hanya Pemerintah Pusat tetapi Pemerintah Provinsi.

Jadi ada pendistribusian tugas yang membutuhkan pengalokasian sumber daya. Bisa sumber daya manusia, anggaran atau bisa jadi unit layanan serupa gerai di pulau-pulau jauh. Sekarang, kembali ke masing-masing pihak yang diamanahkan UU, Pusat, Provinsi atau kab/kota, mau membantu atau tidak. (KAS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here