‘Booming’ Caleg dan Akal Sehat Kita

0
80
Ikut bahagia saja (dok: istimewa)

Jakarta, Klanews.id. Jelang Pemilihan Legislatif 2019, antusiasme warga untuk menjadi bacaleg siklus lima tahunan itu sangat tinggi. Ada ‘booming’ yang menggairahkan sekaligus mengkhawatirkan sebab sebagian besar polanya belum menawarkan kebaruan, langka  prestasi atau tak merakyat layaknya politisi ideal.

Berikut catatan kontributor Klanews.id, Kamaruddin Azis sebagaimana dicermati dari interaksinya dengan beberapa sumber.

***

“Tidak punya modal.”

“Nebeng nama belakang doang.”

“Siklus lima tahunan, setelah itu mati.”

Seorang kawan berkicau di twitter tentang keriuhan di pintu antrian pemilihan legislatif 2019. Dia menyebut bahwa siapapun boleh mencalonkan diri tapi apakah sebelumnya, mereka itu, sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat?

Dia melanjutkan. Apakah mereka sudah punya jejak rekam untuk berbuat untuk masyarakat?

Dia menutup dengan pertanyaan, ‘Nyaleg itu bukan untuk berbuat ketika nanti terpilih”.

Kawan itu khawatir, situasi psikologi voters yang mudah tergoda lembaran uang kertas menjadi sumbunya. Ini akan melenggangkan dengan mudah para petualang politik itu ke kursi legislatif.

Kekhawatiran kedua adalah, tidak berfungsinya partai politik sebagai filter kualitas politisi. Parpol mudah ditaklukkan atas nama perkoncoan. Memang, ada partai yang melarang mahar bacaleg tapi tidak sedikit pula yang hanya mingkem saat ditanya peluang itu.

Kawan itu tak sendiri. Beberapa kawan, atau anda pembaca juga merasakan kegalauan yang sama, tapi begitulah, kita juga saban tahun, periodik, lima tahunan hanya bisa galau dan menjadi apatis dengan realitas itu.

Kita sedang menyaksikan politisi yang pindah partai serupa membalik telapak tangan. Atau serupa gonta-ganti baju di butik karena di tasnya terdapat segepok uang merah.

Tanggapan seperti itu bukan hal baru. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa siapa saja bisa maju sebagai calon anggota legislatif. Mereka yang pengusaha, pedagang asongan, demonstran jalanan, supir bus, nelayan, ustadz, kyai, pendeta, pemain bola hingga yang pernah jadi ‘boomsex’ di layar kaca atau leyar perak.

Tidak semua

“Tidak semua,” kata seorang politisi asal Indonesia bagian Timur yang saya tanya perihal tabiat politisi itu.

Dia mengatakan bahwa siapapun boleh ikut serta mendaftar jadi anggota legislatif.

“Sepanjang memenuhi syarat administratif dan diterima oleh Partai Politik peserta Pileg,” kata politisi itu.

Dia tidak heran ketika orang-orang ngedumel tentang sepak terjang politisi seperti disebutkan di atas.

Dia menyebut bahwa jika membaca realitas saat ini, memang ada situasi dimana banyak dari peserta itu tak punya apa-apa, tak kompeten dan hanya mengandalkan nama belakang atau asal usul keluarga.

Generalisasi memang tidak bisa disematkan pada proses politik bernama pemilihan anggota legislatif ini tapi menurutnya, ke depan memang harus memilih yang kompeten, yang berintegritas dan pandai berkomunikasi tentang agenda perubahan.

Tapi itulah, kita telah lama melihat kenyataan tentang mereka yang tidak pernah berbagi kabar tentang dirinya, tak terekam oleh media pewarta, tak disebutkan oleh masyarakat desa atau kota tentang kiprahnya namun tiba-tiba sudah pasang poster atau baliho.

Maka kita tak heran, istri walikota ikut Pileg, istri mantan walikota pun demikian, anak mantan gubernur begitu, sanak keluara bupati juga ikut, begitu seterusnya.

Kita juga melihat dari beberapa tahun terakhir, mereka itu tak terpilih ketika ikut pelaksanaan pemilihan Bupati atau walikota, mereka tak diminati oleh warga secara dominan.

Jika demikian adanya, selalu ada harapan untuk menawarkan kebaruan.

Akal sehat kita

Akal sehat kita menyeru bahwa pemilihan legislatif harusnya merupakan manifestasi dari praktik politik yang berkemajuan. Sesuatu yang tidak bisa dimulai dari sekadar polesan wajah di baliho atau poster.

Dia tidak bisa dibangun dengan horison visi yang pendek, dengan uang, dengan nepotisme atau sekadar pencitraan sahaja.

Ke depan, hakikat politik bagi kehidupan kita, bagi masyarakat desa, kota atau publik secara umum adalah bagaimana melahirkan kebijakan pembangunan yang responsif pada kepentingan umum. Pada kekuatan dan integritas pengambil kebijakan, pada inisiatif, pada tantangan masa depan Indonesia.

Akal sehat kita menyatakan bahwa pilar kebijakan, program, kegiatan-kegiatan yang bermuara pada perbaikan kualitas hidup rakyat banyak ada pada eksekutif, legislatif, warga dan organisasi yang sejatinya ikut menyehatkan tata kelola negara, partai politik, institusi politik, pemerintahan daerah, komunitas dan rumah tangga.

Jika kita ingin berpindah dari sekadar kepentingan temporer, praktik puja-puji nepotisme melalui calon legislatif atau kepala daerah ke relasi politik yang sehat, memberdayakan dan adil, maka ada baiknya untuk mulai mengkampanyekan politik anti uang. Terus menerus mendorong anggota legislatif yang tangguh melalui kompetisi yang sehat.

Mulai sekarang kita memerangi privatisasi politik ‘Pilkada dan Pileg’ yang banyak dipertontonkan parpol dan elite lokal atau Pusat.

Saatnya kita ‘menghukum’ mereka, yang sudah lama terbiasa mengelus orang dekat ketimbang mencari bibit unggul untuk tidak memilihnya lagi.

Ke depan, organisasi masyarakat sipil harus ikut kampanyekan Caleg idalam yang punya kualitas dan kompetensi sebagaimana menjadi keinginan kawan yang memantik atensi dengan cuitan itu.

Organisasi masyarakat sipil, LSM, para akademisi, peneliti, pekerja sosial, harusnya ikut serta mempromosikan caleg berkualitas sebagai salah satu jalan agar kita semua bisa beranjak dari fantasi perubahan yang meninabobo oleh ‘politisi karbitan’ itu.

Kita, warga dan organisasi masyarakat sipil harus segera keluar dari iming-iming pemilihan legislatif yang sekadar pamer diri ketimbang ide, solusi dan keperpihakan.

Bolehlah berjuang kasat mata atau diam-diam memperjuangkan calonnya. Mari!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here