Revolusi Mental, Partisipasi Rakyat dan Kode 526

0
85
Ilustrasi (dok: istimewa))

Opini, Klanews.id – Rezim Jokowi-JK menggariskan perlunya revoluasi mental dalam meraih perubahan yang direncanakan seperti termaktub di Nawa Cita dan gagasan Poros Maritim. Namun ada situasi kontradiktif. Rezim ingin merevolusi mental di segala lini tetapi yang dipilihnya adalah penggelontoran dana masif dengan skema yang sangat konvensional dan ‘pilih kasih’.

Masifnya praktik padat karya atau serupa ‘cash for works’, bantuan-bantuan fisik, sarana prasarana dirasakan sebagai penciptaan ketergantungan baru. Disebut pilih kasih sebab tak disertai kesungguhan menyiapkan dan menguatkan mindset penerima. Menafikan tumbuhnya kesadaran untuk mandiri, bukannya pemberdayaan malah ketergantungan yang masif dan digandoli hutang pinjaman.

Partisipasi rakyat

Dengan revolusi mental, rezim ingin kapasitas segenap elemen Pemerintahan dan rakyat menjadi kuat dan mandiri tetapi yang dilakukan adalah ketergesaan mencangkokkan ‘infrastruktur dan suprastruktur asing’.

Lihatlah akibatnya, konflik antar komunitas, antar level meluas, pada isu ruang laut, pada areal hutan, lahan perkebunan hingga tambang. Pemerintah hanya sibuk menekan laju inflasi ketimbang memangkas faktor pengungkitnya. Melubernya tenaga kerja asing tambang di Sulawesi Tengah dan Tenggara adalah contoh nyata betapa Indonesia sedang dalam tekanan ‘in and out’.

Disebut tekanan sebab Pemerintah tak menyiapkan dan membenahi dengan benar kapasitas rakyatnya, lalu rakyat seperti dimobilisasi ke ‘arena tarung’ industrialisasi dengan orang asing yang terlatih.

Semua terlihat tergesa-gesa. Tak mau sabar dan justeru mengabaikan sendi-sendi yang perlu dikuatkan, sistem pendidikan, kerjasama sosial dan tanggung jawab bersama.

Hal yang selama ini telah berkembang dalam komunitas dan sistem hukum masyarakat adat kerap dibenturkan dengan hasrat pembangunan yang melindas norma-norma lokal. Lalu dimana sejatinya evolusi mental itu dimulai?

Bagi penganjur pemberdayaan rakyat, revolusi mental itu seharusnya dimulai dari ruang-ruang hangat perencanaan pembangunan. Dia dimulai dari ruang-ruang pengungkitan partisipasi membaca dan memahami situasi diri, sekitar dan sistem yang ada.

Partisipasi rakyat adalah kata paling pas untuk menggambarkan bagaimana menyusun cita-cita, pembacaan pada realitas, isu yang dihadapi dan langkah-langkah menuju perubahan yang direncanakan.

Tapi yang kita lihat saat ini adalah urusan pembangunan yang ditempuh dengan cara yang sangat kolot, bagi-bagi uang dan menihilkan partisipasi rakyat, baik dalam sumber daya maupun partisipasi mereka dalam perencanaan anggaran.

Yang terjadi adalah kristalisasi paradigma yang mendewakan pembangunan infrastruktur.

Bukan semata pada pembangunan jalan layang, jembatan, jalan tol, dermaga tetapi peniadaan fasilitasi pembangunan yang bertumpu pada perencanaan berbasis masyarakat dan keswadayaan. Partisipasi rakyat dan pengakomodasian organisasi masyarakat sipil di satu sisi seperti sepasang insan yang dihalang-halangi untuk bersitatap dan membuahkan cinta dan rasa bahagia.

Pemerintah seperti menutup mata pada fakta ribuan kepala desa yang disebut menilep uang dana desa, Pemerintah seperti tak mau pusing dengan para pendamping yang sejatinya jadi ‘agent of changes’ tapi malah menjadi ‘broker dan mandor’ para kontraktor atas nama pembangunan.

Pemerintah laksana melanggengkan ketidakberdayaan rakyat dengan iming-iming dana, dana dan dana belaka.

Itu terjadi karena Pemerintah tak mau pusing dengan kualitas rekrutmen dan penguatan kapasitas pendamping melalui pengalokasian anggaran yang maksimum. Pelatihan yang dilaksanakan sekadar seremoni. Lebih banyak sesi kata sambutan dan ceramah ketimbang praktik di lapangan, layaknya modus training Pemerintah.

Akibatnya, terlihat pada praktik pembangunan desa seperti digariskan di UU No. 6/2014 tentang desa yang hanya ramai di urusan penyusunan dokumen seperti RPJMDes, RKPDes ketimbang ‘genuinitas’ partisipasi aktif rakyat dalam menyusun rencana kegiatan hingga penentuan anggaran.

Para pendamping seperti sibuk menyiapkan berkas dokumen dan mengharapkan pengakuan administratif sesuai kode Mata Anggaran Keuangan Kementerian, ketimbang kualitas partisipasi rakyat. Pada ‘yes or no’ untuk agenda-agenda perubahan di tingkat desa.

Fisik melulu

Kekhawatiran pada iming-iming dan output belaka itu mengantar kita pada situasi, kebijakan, dan praktik pembangunan masyarakat saat ini di masa Jokowi-JK yang serupa situasi ketika krisis melanda negeri di tahun 98 dan beberapa tahun sesudahnya.

Saat itu, demi mengisi gap persoalan karena krisis global, Pemerintah menstimulasi ‘social safety nets’, bagi-bagi beras, hingga bantuan cuma-cuma. Hal yang bisa dipahami demi meredam gejolak sosial.

Praktik itu kemudian diperhalus dengan program-program berskala besar dan melumat triliunan dana pinjaman melalui skema program pemberdayaan masyarakat yang melahirkan banyak alumni yang kini ngendon di urusan Dana Desa.

Banyak informasi yang berseliweran menunjukkan bahwa program ini tak serta merta mengerek ‘kualitas berdaya’ warga, malah menciptakan ketegantungan baru.

Selain hanya memberikan akses ke penguasa desa, elite desa hingga orang-orang proyek, program pemberdayaan nasional di era SBY tersebut tak mengadopsi perencanaan yang mengindikasikan adanya ‘transformasi kapasitas’ ke masyarakat dalam menemukenali isu dan solusi yang sepadan.

Yang berdaya adalah fasilitator atau pendamping proyek, masyarakat kembali ke situasi semula. Menunggu datangnya bantuan berikutnya, menunggu ketuk palu dana desa yang sudah diiming-iming sejak awal tahun 2010-an.

***

Kini, di situasi ketika masyarakat internasional bicara transparansi, demokrasi, kemandirian, ‘kembali ke alam’, kita membaca bahwa Pemerintah telah menetapkan bahwa bantuan sosial, bantuan ke masyarakat harus dalam bentuk barang atau fisik seakan menjadi simbol bahwa pemberdayaan, penyadartahuan, penemukenalan, akan akar masalah tak perlu dilakoni lagi.

Hal tersebut bisa kita lihat dari kode atau nomenklatur pos anggaran berjemaah Kementerian bernama Kode 526. Semua kementerian lembaga diharuskan mendistribusi anggaran dalam bentuk fisik melalui kode mata anggaran itu.

Prosedur terkait akun 526 menurut Dirjen Perbendaharaan disebutkan sebagai belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Ada pula akun 57 tentang Belanja Sosial yang hanya digunakan untuk bantuan yang memenuhi kriteria bansos sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81/PMK.02/2012. Untuk bantuan kepada masyarakat atau Pemda yang tidak memenuhi kriteria bansos, maka dicatat menggunakan akun dalam kelompok akun 526 (Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda).

Konsekuensinya adalah seluruh realisasi akun 526 dicatat sebagai persediaan, meskipun berupa tanah, gedung bangunan, peralatan dan mesin, atau persediaan lainnya.

Jadi Pemerintah Pusat misalnya, jika ingin memberi bantuan barang atau sarana prasarana maka Kementerian terkait harus menyerahkan langsung ke koperasi atau organisasi yang resmi dan dicatat sebagai persediaan. Bukti serah terima atau BST diperoleh pemerintah pusat setelah bantuan tiba di tangan kelompok penerima.

Implikasi

Dengan kode MAK itu, Pemerintah Pusat ingin disebut ada di tengah masyarakat, hadir menolong rakyat, ada di sana ketika persoalan datang.

“Tapi urusan verifikasi sering menjadi kendala sebab Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi tak lagi terlibat, mereka punya urusan sendiri dan cenderung lepas tangan,” kata seorang aktivis LSM di Jakarta.

Dia mengatakan itu sebab dia membaca praktik proyeknya seperti itu. BST langsung ke masyarakat. Jadi barang dulu, urusan apakah kompeten atau mengerti mengoperasikan adalah urusan belakangan. Siapkan dulu wahananya, ada atau tidaknya konsumen atau pelanggan lain urusan.

Dengan kode MAK ini, Pemerintah tak perlu buang energi untuk mengecek apakah penerima bantuan kompeten atau sudah punya aturan terkait itu.

Apakah mereka perlu dilatih atau tidak. Jadi urusan verifikasi yang dilakukan adalah urusan memastikan kapasitas yang tersedia dan ‘pernyataan kesediaan belaka’ mengelola sumber daya bantuan di atas kertas, bukan dengan memeriksa atau menguji kompetensinya.

Padahal urusan verfikasi adalah urusan memeriksa kesiapan dan segala yang berkaitan dan kompetensi internal. Pemerintah Pusat harusnya bisa melakukan kunjungan lapangan dan memeriksa segenap unsur itu atau melibatkan pihak ketiga seperti LSM sebagai fasilitator.

“Bagaimana bisa ke sana untuk memverifikasi mendalam dan berhari-hari jika anggaran tidak ada atau memadai? Dan tak lagi melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagai fasilitator program,” kata sumber itu lagi.

Dia tidak menampik bahwa praktik ini menjadi mudah, demi urusan audit, jadi hanya memeriksa apakah barang sudah sampai atau tidak. Padahal sebelumnya, bantuan-bantuan Pemerintah umumnya dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas calon penerima bantuan.

Pertanyaan besar pada skema bantuan 526 ini adalah apakah program Kementerian atau yang menggunakan dana asing, loan, grant atau apapun namanya yang ditetapkan itu sesuai dengan derajat kebutuhan warga.

Apakah efektif, efisien, apakah kelembagaan yang ada telah diperkuat atau bagaimana? Mengapa Pemerintah dengan jargon Revolusi Mental justeru terlihat menihilkan organisasi masyarakat sipil yang punya kompetensi dalam memfasilitasi penerimaan bantuan itu?

Ah, masak menihilkan keberadaan LSM, padahal ini revolusi lho?

___

Opini oleh: Kamaruddin Azis (Pekerja LSM, tinggal di Gowa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here