Mat Jaka, Metafora Poros Maritim

0
27
Jokowi-JK di atas Hati Buana Setia (dok: istimewa)

Opini. Klanews.id. Laut yang dulunya gaduh digaruk kapal-kapal asing garong, mendadak lempang tenang. Sebagai nelayan Natuna, Mat Jaka, tentu riang bukan kepalang. Jika selama ini hanya mengail di tepian, kini dia terpikir untuk kelana ke ruang laut perbatasan jauh. Di sana, ikan-ikan tongkol, tenggiri, tuna seperti menari-nari memanggil namanya.

Sayangnya, aset Jaka hanyalah perahu berbobot tak lebih 1 groston, perahu yang lebih banyak digunakan mengangkut kelapa atau galian pasir untuk dijual ke kota. Memancing hanya sekali seminggu, tak lagi rajin setelah lautnya diinvasi nelayan asing bertahun silam.

Darah Mat Jaka mengalir kencang saat dengar nelayan-nelayan dari pulau timur Sumatera telah meraja di laut perbatasan, berton-ton ikan permukaan diboyong ke Jawa.

Mat Jaka adalah metafora. Merupakan pancaran harapan nelayan-nelayan kecil di Indonesia yang ingin meraih manfaat dari kebijakan yang telah menghantar Indonesia ke gerbang baru.

Dia menggambarkan suasana setelah wilayah perbatasan terutama di perairan Anambas dan Natuna, dikuasai nelayan Vietnam, Thailand hingga China selama berpuluh tahun lalu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selama ini mereka adalah pelanggan, nelayan lokal hanya penonton.

Adalah juga situasi dilematis di wilayah seperti Pantai Selatan Jawa, perbatasan Indonesia mulai dari Supiori di Papua hingga Talau di utara. Hasrat warga untuk mengeksploitasi sungguh besar, sumber daya dalam kendali, tetapi tetap saja tak bisa berdaya karena beragam batu sandungan.

Lebarnya gap kapasitas seperti teknik operasi perikanan, keahlian dan keuletan sangat dirasakan apalagi jika disandingkan dengan nelayan-nelayan, misalnya antara nelayan Natuna dan Pantura. Nelayan Pantura membawa armada dengan tonase lebih 100 groston dan nelayan setempat yang hanya di bawah 10 groston.

Mat Jaka hanya bisa mengigit jari. Dia gamang.

Poros Maritim

Di musim Pancaroba, di Oktober yang berangin pada empat tahun lalu, Presiden terpilih Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla berdiri megah di atas pinisi.

Laksana sepasang yang berhasil mencuri perhatian anak bangsa. Pernyataannya ‘kita terlalu lama memunggungi lautan’ adalah sihir. Semua terlihat optimis. Inilah saat Indonesia keluar dari keterpurukan, saatnya mengayuh bahtera Indonesia ke Poros Maritim, sebagai bangsa unggul dan berdaya.

Poros Maritim yang dibayangkannya Jokowi adalah koneksitas ekonomi antar pulau, majunya industri maritim, harga murah di tepian Nusantara hingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi mendongkrak ekonomi bangsa. Serupa itu.

Jelas, keduanya ingin intim dengan lautan. Mengelolanya sebagai  sebagai wahana pembangunan, pada nilai strategis ruang laut, pada fungsi transportasi laut, distribusi logistik, sumber energi, pasokan ikan dan wahana pariwisata.

Tapi laut, bukan semata potensi ikan atau sejenisnya tetapi segala yang melekat padanya, juga problematikanya. Pada konsentrasi rakyat yang bermukim di tepinya, di pesisir, dengan segala persoalan sosial dan ekonomi.

Anda dan saya boleh bertaruh bahwa pikiran Jokowi dan JK saat saat memilih Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, diawali ekspektasi bahwa si Ibu dari Pangandaran dan pengusaha perikanan itu akan dapat menggenjot eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan sesegera mungkin. Untuk dikomersialisasi dengan segera, diekspor dan memberikan dampak bagi devisa negara.

Tap realitas berkata lain. Ada fakta yang harus dibereskan di awal. Kapal ikan tak bisa berlayar jika ‘perompak asing’ masih berkuasa di sana.

Pencurian ikan oleh nelayan asing, kongkalikong antara oknum anak bangsa dan nelayan asing dalam urusan transshipment, bocornya BBM subsidi untuk nelayan kecil karena disedot pengusaha besar hingga kenyataan tiadanya Negara dalam mencatat potensi perikanan. Semuanya adalah bukti sengkarut yang mesti dibereskan sebelum bermimpi mengisi palka kapal dengan ikan berton-ton.

Paradigma lain

Ketika dampak kebijakan kedaulatan yang ditegakkan Menteri Susi – moratorium, pendirian Satgas 115 hingga pembatasan kuota perikanan – bermuara  pada stok ikan yag meningkat, nilai tukar nelayan membaik, nilai ekspor ikan meningkat, transfer usaha perikanan ke kendali dalam negeri, ke pengusaha setempat, ketika citra negara telah diapresiasi oleh masyarakat internasional, paradigma berbeda juga berkembang biak cenderung liar di antara pembantu Jokowi.

Paradigma pembangunan yang diboyong Susi adalah paradigma kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Urutan-urutan diksi yang disebut sebagai pilar ini menandakan prioritas. Berdaulat dulu, lalu kita kelola dengan bijak sehingga dengan demikian, nelayan atau warga di pesisir dan pulau-pulau akan sejahtera.

Berkaitan dengan masa depan kebijakan ini, maka dirasa perlu memeriksa dan sekaligus waswas paradigma Poros Maritim saat ini, di usia 4 tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Ada beberapa alasannya.

Pertama, kita masih ingat bagaimana Wapres JK dan Luhut Binsar Panjaitan tahun lalu seperti kompak untuk menghentikan manuver Susi.  Mereka menawarkan opsi lain dengan pemanfaatan yang lebih eksploitatif. Kita juga masih ingat bagaimana Menko Maritim mengatakan bahwa Menteri Susi sudah diberitahu (entah oleh Jokowi atau dia) untuk tidak ada lagi penenggelaman kapal lagi tahun ini.

Yang kedua, yang anyar, harapan agar garam produksi petambak dalam negeri bertahta di negeri sendiri sebagaimana layaknya anak bangsa yang ingin bertahan dan berkembang hidup di atas kaki sendiri sepertinya tidak bisa diharapkan lagi.

Jika selama ini Pemerintah memberikan mandat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan berapa volume impor garam yang pantas demi kepentingan petambak, kini sudah tak berlaku lagi.

Presiden Jokowi telah meneken pengalihan mandat pemberi rekomendasi jumlah garam yang bisa diimpor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Kementerian Perindustrian. Alasannya demi berjalannya industri yang membutuhkan garam dalam jumlah banyak. Sebutlah itu garam industri.

Beberapa bulan lalu, usulan KKP agar Pemerintah mengimpor garam industri 2,1 juta ton saja seperti hembusan angin lalu dan tak mengubah hasrat Pemerintah yang kebelet mengimpor garam hingga 3,7 juta ton, sebuah ‘prestasi’ yang di luar dari perkiraan banyak pihak.

Yang ketiga adalah indikasi bahwa sejumlah kewenangan Menteri Susi mulai dipreteli. Jelang akhir tahun lalu, isu kompromi cantrang jua yang dipilih Istana setelah sebelumnya hanya dibatasi hingga Desember 2017.

Begitulah, semuanya terlihat seperti sebuah paradigma baru yang sedang coba disusupkan di tengah jalan visi Jokowi, kalau tidak mau disebut ‘bias’ rencana pembangunan.

Tetap waspada

Mat Jaka yang diceritakan sebelumnya adalah saksi kiprah seorang Menteri Susi dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dia bisa jadi melihat seorang ‘nakhoda’ yang meniti samudera beragam kepentingan, antara idealisme, nasionalisme, atau juga pragmatisme di Poros Maritim.

Empat tahun kemudian, metafora itu mulai dibayang-bayangi indikasi ketidakkonsistenan rezim karena mengambangnya agenda Poros Maritim lintas Kementerian.

Harga barang antar pulau tak jua tertebas, kapal ikan asing masih saja berani melintas sementara kebijakan yang dipilih lebih bernuansa darat ketimbang maritim. Ada yang mengatakan mengapa negara tidak menambah dan berkonsentrasi pada penguatan armada patroli, pesawat pengintai perbatasan ketimbang memperbanyak pasukan di darat dan membangun infrastruktur berbasis daratan.

Belum lagi masih maraknya perdagangan obat-obatan terlarang dan human traficking yang masih mengancam di perbatasan, destructive fishing dengan bom dan bius masih menggetarkan kolong laut pedalaman, hak-hak nelayan kecil juga masih diabaikan.

Mat Jaka kepikiran, sungguhkah ‘deregulasi’ atas kebijakan Menteri Susi itu murni selera Jokowi, atau selera pembantu lainnya belaka.

Atau, memang Jokowi yang tak sungguh-sungguh atas janji Poros Maritimnya? Apalagi belakangan muncul Darmin Nasution yang antusias menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) di urusan perizinan perikanan.

OSS yang sangat mengkhawatirkan bagi Mat Jaka, sebab dengan itu, peluang pelaku-pelaku praktik perikanan illegal sebelumnya untuk menyaru ke dalam pemintaan izin operasi akan semakin tinggi.

Apalagi fakta bahwa masih banyaknya kapal mark up, pengusaha perikanan yang tak bayar pajak hingga kapal-kapal bodong masih mengintai masa depan usaha perikanan di Indonesia.

Mat Jaka mulai khawatir. Investor perikanan seperti dalam posisi kuda-kuda untuk segera menguras isi perut lautan Indonesia. Padahal dia baru saja mengusulkan pengadaan kapal tangkap ikan di atas 100 groston agar bisa bersaing dengan nelayan lain.

Atau bisa jadi dia khawatir. Ah, jangan-jangan setelah rezim berganti, armada ikan asing bakal balik ke perbatasan Natuna?.

Hingga kini, Mat Jaka hanya bisa menyemangati diri. Jika kapalnya belum datang, semua karena sistem birokrasi kita juga, sistem belanja barang atau prosedur pembanguan kapal tak semudah membalik telapak tangan apalagi negara terlihat kemaruk pada infrastruktur seperti jalan tol, jembatan dan berbasis darat semua.

Keinginan dan metafora yang dialami Mat Jaka yang harusnya didengar Jokowi yang masih ingin maju ke periode berikutnya.

___

Opini ini ditulis oleh Kamaruddin Azis (pekerja LSM, tinggal di Gowa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here