Pilpres 2014 dan Alasan Mengapa Memilih Jokowi

0
79
Jokowi-JK (dok: detikcom)

Gowa, Klanews.id – Pemimpin kreatif, menawarkan kebaruan, peduli dan membumi karena metode blusukannya adalah sebagian persepsi kita tentang Jokowi menjelang Pilpres 2014 lalu. Bumbunya ditabur media melalui serangkaian publikasi, promosi, hingga agitasi halus jelang Hari H pencoblosan.

Kita juga tahu bahwa lawan politiknya melalui jemari simpatisannya terus menerus bertelur kata bully dan sumpah serapah. Jokowi dianggap tak Islami, kekiri-kirian, Cina tak jelas dan seluruh kata yang berpotensi meruntuhkan jati diri pria asal Solo ini menuju tampuk kuasa.

Namun media mainstream (yang diawaki pekerja-pekerja media di bawah panji-panji pemiliknya yang politis) serta social media juga yang meluruskan dan menegakkan marwah Jokowi.

Sesungguhnya, kemenangannya di DKI Jakarta kala berpasangan Ahok adalah hal yang bisa dijadikan tolok ukur, sesiapa pendukung, strategi dan vote getter-nya.  Simpulan saya, di sana ada kaum muda, generasi zaman now, kaum nasionalis dan yang pasti digairahkan oleh tangan dingin PDIP yang menguasai lorong-lorong Jakarta.

Kekalahan Foke saat itu karena suasananya terlalu ideal, maintsream dan di tengah keidealan itu, sistem-sistem politik, partai, guyuran duit, mesin tim sukses mampu menyiapkan air bah dukungan yang dimulai dari social media. Ada branding yang disiapkan dengan matang dan digiring merasuk ke sukma voters melalui konstruk persepsi, masuk lorong, masuk got demi kebersihan Jakarta.

Sebagian lainnya memapar data dan informasi meski kadang tak semua bisa diverifikasi.

Jokowi dan Ahok melenggang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Jokowi terus saja melenggang, setelah itu, dia naik ke kursi Presiden bersama JK, pria yang disegani di Nusantara karena kharismanya. Pria yang memboyong predikat progressif, dia mantan aktivis HMI, pengurus masjid, ekonom, pengusaha, alumni Perancis dan representasi Bugis-Makassar yang adaptif karena budi pekertinya, dwitunggal suku dari kaki Sulawesi yang entitasnya menyebar di seluruh Nusantara, dari pesisir seperti Nias hingga puncak tertinggi seperti Jayawijaya di Papua.

Jika anda bertanya kenapa banyak yang memilih Jokowi – JK saat itu, saya akan bilang itu karena faktor JK. Faktor lainnya adalah karena mereka bukan militer.

Jokowi, meskipun Sarjana, sesungguhnya ‘hanyalah’ representasi warga biasa, orang biasa, pemimpin biasa dan menyampaikan gagasan dengan sederhana. Tidak ada yang istimewa dengan idenya kecuali popularitas yang berkembang biak mulai dari Solo, dari sepakterjangnya membangun kota Ningrat itu. Hal yang tidak bisa dilakonkan oleh pejabat-pejabat setingkat kabupaten/kota dan provinsi sekalipun karena terbiasa dengan rutinitas, itu-itu saja dan tak kreatif.

Jokowi tidak. Dia menawarkan kebaruan, seakan-akan serupa Jack Ma atau Steve Jobs yang tak mau diam tanpa kreatifitas dan invention. Ini pula yang berhasil diperankan blogger, vlogger, buzzer, hingga free rider politik yang terlihat sukarela jadi anggota tim sukses meski di dalam sanubarinya bersemayam hasrat bonus di ujung ikhtiarnya.

Video Jokowi bertebaran di Youtube (salut untuk inisiatornya), ditonton banyak orang termasuk dijadikan obyek kajian melalui pelatihan-pelatihan leadership. Demikian pula puja-puji di laman internet tentang kekuatan sepasang Jokowi yang Jawa serta JK yang merepresentasi Timur.

Menyatunya Jokowi dan JK yang lahir dan besar di Golkar kemudian diusung PDIP dan dihadang Golkar adalah fakta-fakta bagaimana politik Pilpres menjadi begitu cair. Dan kita juga lihat kemudian, Golkar berbalik mendukung Jokowi setelah ketuanya silih berganti, dari Aburizal hingga Setnov.

Suasana cair ini adalah persepsi sekaligus realitas pada tarik menarik kepentingan di lingkungan politik itu yang telah mendudukkan Jokowi dengan anteng. Selalu ada bargaining dan iming-iming, bisa posisi, bisa uang, bisa juga akses. Bagi-bagi kursi Menteri, komisaris BUMN, jadi jubir, jadi penulis pidato, adalah contohnya.

Sebagian besar voters, termasuk saya, sesekali mengkonfirmasi ke perasaan, ke hati nurani. Atau dengan kata lain, simpati pada kebersahajaan jua yang harus mengendalikan pilihan. Saya atau anda ikut di pusaran itu, bersama mengelukkan Jokowi. Alasannya, Jokowi sipil dan ada JK di sampingnya.

Begitulah, saat menyampaikan pidato kemenangan di bulan Oktober 2014, kita bangga saat melihat dia berdiri dengan mantap bersama JK di atas perahu pinisi. Menebas keraguan dan meretas harapan, menjadikan Indonesia melenggang ke Poros Maritim.

Ada patriotisme, ada nasionalisme, ada spirit kebudayaan di situ. Meski kemudian kita sadar bahwa tak semua agenda diumbar kala itu. Bahwa ternyata mereka butuh uang, butuh partner, butuh kongsi, butuh pemodal, butuh modal pembangunan dan bisa berlaku biasa. Atau apa adanya seperti ketika membangun Solo atau DKI Jakarta yang tak butuh resources besar kecuali kebersahajaan dan keluar masuk gang belaka.

Di Solo dan DKI Jakarta, Jokowi bisa panen prestasi dengan social media dengan penampilan, tapi belum tentu untuk Indonesia yang sangat majemuk dan tak melulu butuh eksis, butuh materi, kecuali adab atau sopan santun politik.

Hal inilah yang berpotensi menjungkalkan mereka jika tak teliti dan progresif di setahun terakhir.

Jelang lima tahun mengelola Indonesia yang sangat kompleks kita kemudian tiba pada pilihan waras, apakah alat ukur yang paling masuk akal jika ingin melihat prestasi pasangan itu?

Kalau saya, coba perhatikan outcomes di Solo. Output Jokowi sebagai Walikota harus diperiksa sekarang, sungguhkah itu langgeng, berdampak atau telah melembaga dengan baik? Bahwa tanpa dia, sistem pemerintahan dan programnya telah menjalarkan dampak luas. Demikian pula DKI Jakarta, juga Indonesia selama empat atau lima tahun terakhir.

Apakah visi, misi dan program yang direalisasikan empat tahun terakhir telah menghantar Indonesia seperti di pidato kemenangan di atas pinisi itu?

Jokowi-JK mengumbar lima pilar utama yang menurutnya akan menjadikan Indonesia mewujudkan cita-citanya sebagai poros maritim dunia. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.

Kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Ketiga, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Pemerintah ingin menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.

Seperti apa penilaian sosodara? Lihat sekitar, renungkanlah.

Sekarang, kita akhirnya melihat keduanya kembali ke palagan Pilpres. Jokowi berpasangan Ma’ruf Amin, sementara Prabowo dengan Sandi.

Saya melihat pilihan Jokowi (atau PDIP, atau Mega, atau partai koalisi sekalipun) memilih Ma’ruf sesungguhnya bukanlah pilihan bagus untuk entitas DKI Jakarta, bahkan voters tingkat Solo. Ini cobaan berat bagi Jokowi dan pasangannya. Bukan pula pilihan bagus untuk komunitas di luar MUI atau yang selama ini memilih pemimpin nasionalis seperti Jokowi atau Ahok.

Prabowo sepertinya akan tetap dapat simpati dari followers PKS atau PAN (Islam reformis), tetap menang di Jawa Barat dan beberapa titik di luar Jawa. Sandiaga bisa mengisi ruang kosong yang tak lagi diisi JK, dia kompeten di situ.

Meski begitu, naga-naganya, di Jawa dan sebagian besar kota-kota padat penduduk, Jokowi akan dominan lagi, tetapi dalam politik selalu ada kejutan bukan? (KAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here