Opini: Gubernur Baru Sulsel dan Formasi DPRD Impian

0
145

Jakarta, Klanews.id – Saya tak tertarik bahas apa program 100 hari Gubernur Nurdin Abdullah. Tak kepo mengulik siapa saja pantas jadi Kadis atau Kaban. Atau, mengapa mantan Bupati dua periode di Bantaeng itu terbaca garang oleh media.

Kebutuhan mutlak Sulsel ke depan adalah berjalannya sistem Pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang kolaboratif, efektif, efisien dan melayani. Tak melulu bergantung ke kas Pemerintah, tak semata ke DAK atau DAU. Memang, dana perlu untuk pembangunan, tapi ingat bahwa itu sebagian besar digunakan menggaji pejabat dan Aparatus Sipil Negara yang jumlahnya ratusan ribu.

Perencanaan pembangunan akan efektif ketika semua pihak, seperti pengambil kebijakan, perencana, swasta, tokoh agama, tokoh adat, pendamping pembangunan di desa, tokoh masyarakat, perempuan hingga anak-anak muda urunan di proses-proses perencanaan.

Gubernur pasti paham, arena perencanaan pembangunan dari RT, RW hingga Pusat tak sesunyi ketika Dana Desa belum ada. Saat orang-orang tak berminat datang ke ruang pertemuan karena dana tak jelas, mereka trauma merencanakan 20 program tapi terealisasi satu, itupun menunggu 3-5 tahun.

Gubernur perlu juga diberitahu bahwa banyak orang-orang datang ke ruang pertemuan karena semata fokus pada siapa dapat apa.

Nyaris tiada obrolan substantif pada bagaimana menentukan prioritas, bagaimana mendengarkan suara kaum muda, nelayan, petani, pekebun. Tak banyak proses-proses konsultasi, diskusi atau diskursus tentang seberapa urgen satu kegiatan diteruskan ke atas yang difasilitasi kelompok pembaharu seperti kampus atau LSM.

Upaya-upaya mempraktikkan pada apa yang disebut ‘perencanaan kolaboratif’ yang mempertemukan dua aras tak berjalan sebagaimana mestinya. Mesin-mesin pembangunan Pemerintah jalan ke kanan, yang lain ke kiri, bisa LSM atau perguruan tinggi.

Ada situasi akut di sini. Bahwa rezim sudah terlalu lama melanggengkan ketidaksinkronan pembangunan. Substansi dan realisasi tak sejalan.

Dengan posisinya, rezim Nurdin punya kuasa atas anggaran, punya dana tahunan, dan karena itu dia disebut ‘teknokratik’, top down, atas ke bawah. Mereka – sederhananya – hanya perlu menerawang, bagaimana mendistibusikannya, kalau tidak boleh disebut bagaimana menghabiskan.

Di situlah persoalannya. Lain gejala, lain pula solusinya. Pembangunan yang kita lihat di Sulsel dalam 10 atau 20 tahun terakhir menafikan alas pembangunan yang paling hakiki, suara hati rakyat kecil.

Perlu pendekatan berbeda

Pembangunan infrastruktur yang banyak disuarakan pengusaha melalui rengekan dan iming-iming, berderap pasti dan merangsek. Paralel dengan banyaknya warga kota dan desa yang menepi dan dibungkam dengan uang ganti rugi. Belum lagi yang kehilangan akses, ruang aktualisasi hingga dirampas ladang-ladang ekonominya.

Saya kira, kita tidak ingin Gubernur baru hanya melanggengkan praktik-praktik yang tak mengenakkan untuk rakyat kecil itu.

Makassar sebagai ibukota Provinsi, dalam 10 tahun terakhir memperlihatkan ke kita proses-proses ‘ruislag’, pembebasan lahan negara dan upaya ‘rengek balik’ meminta bantuan ke pengusaha untuk membanguni lahan Pemerintah dan Pemerintah diberi porsi atau lahan, atau bangunan.

Bangunan mentereng yang ada di sekitar Losari ke selatan adalah wajah situasi itu. Praktik ini sarat nuansa teknokratik minus partisipatoris. Menihilkan suara orang-orang yang dirugikan di kawasan itu.

Bagaimana mungkin, lahan yang selama ini terjadi dengan alamiah, dijadikan warga sebagai tempat berteduh, menambat perahu, mencari kerang dan hasil-hasil laut lainnya kemudian dihempaskan ke lorong-lorong kompensasi? Atau isu praktik ‘pengusaha renovasi bangunan publik lalu dapat jatah halaman sepetak dua petak’.

Itu contoh cerita bagaimana proses pembangunan yang tak mempertimbangkan aspek sosial dan ekologi. Yang ada semata berapa uang yang bisa dicetak dari gagasan-gagasan sepihak itu.

Di sisi lain, ketiga anggaran semakin besar, ketika semakin banyak skema gratis, kita justeru mendengar banyaknya persoalan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan hingga melemahnya kapasitas dan kerjasama sosial di perdesaan adalah contoh bahwa ada yang tidak dibetulkan oleh Pemerintah.

Potensi korupsi bidang kesehatan di rumah sakit, penyunatan dana pendidikan, perusakan lingkungan di hutan, sungai, laut masih menjadi momok di Sulawesi Selatan. Yang kaya makin kaya, yang IPM terbaik tetap begitu, sementara kabupaten/kota lain masih berjibaku ketidakberdayaan finansial dan melemahnya subtansi pada partisipasi pembangunan. Inilah yang perlu dibereskan, dan mulai menawarkan pendekatan baru dan berbeda.

Berharap ke DPRD

Praktik-praktik pembangunan yang disebutkan di atas lebih kurang terjadi karena minimnya daya kritis DPRD, sebagian besar seperti nirdaya, tak sensitif pada hasrat pembangunan yang direncanakan sendiri oleh pihak swasta, korporat, broker, konglomerat. Mereka seperti hanya bertugas melegalisasi di ujung proses.

Lalu, masih bisakah berharap ke DPRD Sulawesi Selatan untuk menghantar provinsi berpenduduk terbanyak di timur Indonesia itu ke simbiosis mutualisme pelaksana dan peregulasi pembangunan? antara Pemegang mandat pelaksana pembangunan dengan pemegang suara rakyat itu?

Pada formasi DPRD kini, penulis melihat ada beberapa harapan futuristik. Ada mantan pekerja LSM, aktivis pemberdayaan masyarakat hingga analis ekonomi kerakyatan handal. Sayangnya, jumlah mereka terbatas sehingga dialektika pembangunan, diskursus, gagasan-gagasan refomatif dan menawarkan kebaruan nyaris sepi dari pemberitaan, serasa dibungkam.

Satu suaranya eksekutif dan legislatif memang dibutuhkan tetapi ini tak menghasilkan pembangunan berkualitas jika di lapangan terjadi pengingkaran politik representasi, jika membiarkan praktik-praktik ketidakadilan.

Untuk memastikan berjalannya rezim Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, selain berharap semakin banyaknya organisasi masyarakat sipil yang tumbuh berkembang, juga harus dibarengi oleh jaminan kompetensi dan kapasitas anggota DPRD.

Saya membayangkan formasi ideal DPRD yang jadi tandem Gubernur Andalan dan mesin-mesin tim suksesnya adalah yang datang dari aktivis organisasi masyarakat sipil (LSM atau peneliti desa-kota), aktivis media atau jurnalis, cendekia perguruan tinggi, sesiapa yang berkadar pengetahun, keahlian serta memiliki mentalitas di atas rerata. Yang fasih menyampaikan gagasan perubahan dengan jernih, terampil mengasistensi eksekutif (bukan sebaliknya) pada semua dimensi pembangunan.

Bukan rahasia lagi banyak juga anggota DPRD adalah ‘pedagang’. Di benaknya hanya akan bercita-cita menghamburkan uang demi kursi jelang Pemilu. Yang mencuri suara pemilih dari iming-iming materi. Praktik yang dapat melemahkan inisiatif bersama kita untuk mempunyai sistem pemerintahan provinsi yang bersih, terpercaya serta diandalkan karena integritasnya.

Partai politik dan ormas sipil plus perguruan tinggi (mahasiwa utamanya) harus mulai menyosialisasikan ini, menggoreng hasrat ini terus menerus, berkampanye dalam gegap dan senyap, di kampus-kampus, di ruang-ruang kajian, di seminar-seminar, di media-media sosial dan cetak, atau melalui suara-suara radio dan televisi.

Tentang pentingnya menghantar politisi di DPRD dengan meriah dan membanggakan, karena kompetensi dan kapasitas. Bukan karena uang, bukan karena keluarga pejabat, tak harus bergelar guru besar tetapi diterima oleh rakyat kecil.

Jika bisa mendudukan Gubernur dengan kompetensi, dengan penguasaan konsep dan implementasi pembangunan laksana Nurdin Abdullah, kenapa kita tidak bisa mendudukan anggota DPRD Sulsel yang punya corak serupa?

___

Penulis, Kamaruddin Azis. Blogger Kelautan, mantan Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Unhas (2010-2013). Blog www.denun89.wordpress.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here