Caleg DPR-RI ini Menagih Kesungguhan Pemerintah di Ruang Laut

0
110
Darwis saat menyampaikan gagasannya (dok: istimewa)

Jakarta, Klanews.id. Darwis Ismail, S.T., M.MA, caleg DPR-RI dari Dapil 3 Sulawesi Selatan yang meliputi kabupaten Sidrap, Pinrang, Enrekang, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara menyatakan gregetnya pada lambannya penanganan isu-isu ruang laut.

Darwis adalah juga ketua Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA) satu organisasi yang mewadahi tidak kurang 3000 alumni yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

ISLA-UH memiliki alumni kapabel di riset, pengelolaan pesisir dan laut, penyelaman, pemberdayaan masyarakat, GIS dan pengideraan jauh, marine conservation, konstruksi bawah air, pariwisata, hingga bisnis Kelautan dan Perikanan.

Darwis menegaskan bahwa sejauh ini, selama 4 tahun berjalannya Kementerian Kelautan dan Perikanan menaruh harapan agar isu-isu atau permasalahan tata kelola ruang laut yang menjadi persoalan bagi bangsa dapat dituntaskan.

“Tapi masih jalan di tempat. Kita sangat khawatir kalau ini tidak diselesaikan akan menghambat agenda pembangunan kelautan ke depan, padahal ada jutaan warga yang tinggal di sana padahal ada potensi ekonomi yang luar biasa,” katanya kepada Klanews.id.

“Kita sebenarnya sudah menyampaikan ini ke DPR, tapi masih perlu dorongan kuat. Kita sudah meminta komitmen DPR RI untuk mempercepat penanganan isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola ruang laut, penyerapan tenaga kerja di bidang kelautan, dan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan,” jelasnya.

“Kita merekomendasikan ke DPR RI untuk memprioritaskan legislasi, pengawasan, dan penganggaran di sektor kelautan,” tambahnya.

Di pembacaan Darwis, selama empat tahun terakhir, implementasi pengelolaan ruang laut belum efektif.  Misalnya, ribuan nelayan antar provinsi masih berperkara dengan Pemerintah Daerah dan penegak hukum. Ini menimbulkan kerugian ekonomi dan disharmoni sosial. Contohnya nelayan Sulawesi dan Jawa di Papua.

“Kasihan nelayan-nelayan kita asal Bone, Wajo hingga Luwu yang mencari ikan di perairan Papua dan Maluku tapi dipersoalkan hanya karena izin operasi antar pulau yang belum sepenuhnya dipahami,” katanya.

“Ada tumpang tindih UU No. 23/2014, UU No. 26 dan 27 Tahun 2007 yang membahas tentang tata ruang darat dan pesisir,” jelasnya.

(dok: istimewa)

Dia menilai bahwa kebijakan pembangunan kelautan nasional masih berfokus ke perikanan tangkap: kapal dan nelayan asing. “Bidang ruang laut, budidaya, daya saing produk hingga penguatan SDM Kelautan belum diintensifkan, kan sayang sekali?” imbuhnya.

“Transfer P3D Personalia, Pendanaan, Sarana dan  Prasarana, Dokumen menuai persoalan antara persepsi Pemprov dan Kab/Kota. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) masih sebagian kecil dari target 34 provinsi yang selesai jelas 2018,” ungkapnya.

“Yang lainnya, koordinasi pengelolaan ruang laut belum efektif sehingga konflik antar nelayan atau pengguna masih marak. Singkat kata, kebijakan pembangunan kelautan nasional belum berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau.

ISLA memandang bahwa masih banyak infrastruktur dasar yang perlu disiapkan ke depan, seperti sarana kesehatan, pendidikan, air bersih, komunikasi, kemiskinan, degradasi lingkungan, produksi dan volume ekspor komoditi laut masih rendah.

“Ada ragam konflik kepentingan, nelayan cantrang vs nelayan tradisional, pengusaha besar terhadap nelayan kecil, resort dan warga pesisir,  reklamasi versus nelayan tradisional, lokal terhadap asing,” katanya lagi.

Darwis menambahkan bahwa kelembagaan ekonomi kelautan masih lemah. Banyak UMKM/Koperasi nelayan tapi tak punya kapasitas atau nirdaya dan belum adanya sistem pembiayaan yang mendukung usaha nelayan sebab ada tarik menarik kepentingan dalam berbagai regulasi pembangunan kelautan nasional.

Sebagai caleg DPR-RI dari PPP daerah pemilihan Sulawesi Selatan, Darwis berjanji jika terpilih dia akan all out memperjuangkan perlunya pemantauan hingga review kebijakan kelautan nasional dengan melibatkan pemangku kepentingan yang kompeten.

“Sulawesi Selatan punya potensi luar biasa bidang kelautan dan perikanan, ada Selat Makassar, Laut Flores dan terutama Teluk Bone. Posisinya yang merupakan hub Indonesia belum optimal. Income ke warga pesisir dan pulau-pulau sangat rendah padahal mereka tinggal di lautan kaya. Ini juga juga karena adanya pengurangan wewenang kabupaten-kota,” ujarnya.

“Kita jelas akan mengajak kawan di DPR untuk segera menghidupkan kembali Dinas-Dinas Kelautan di tingkat Kabupaten-kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan provinsi. Mendorong koordinasi lembaga lintas sektoral.  Meningkatkan layanan penguatan kapasitas nelayan dan masyarakat pesisir melalui program pendampingan sarjana kelautan,” tegasnya.

“Yang juga penting saya kira, mengevaluasi dan menata program pendidikan kelautan atau maritim nasional serta meningkatkan anggaran dan program penguatan SDM Kelautan serta mengarahkan pemerintah segera menyiapkan skema kerjasama antara perguruan tinggi berbasis Kelautan dengan dunia kerja,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here