KPK Sambangi Kantor Walikota Makassar, Ada Apa

0
112
Suasana pertemuan di kantor Balaikota (dok: istimewa)

Makassar, Klanews.id – Walikota Makassar M. Ramdhan Pomanto menerima Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi dari KPK RI dalam rangka Kegiatan Monitoring Centre for Prevention (MCP) berbagai program pendampingan Tim KPK di Pemerintah Kota Makassar di Ruangan Rapat Walikota Makassar, Rabu, 28 November 2018.

Menurut Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim yang dihubungi Klanews setelah mendamping Walikota Danny mengatakan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada perlunya pengawasan dan efektifivitas pengelolaan aset Pemerintah Kota serta optimalisasi pendapatan.

Sementara itu Walikota Danny saat ditemui wartawan mengatakan diskusinya menarik. Dia bersyukur sekali karena KPK turun langsung.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi dan negeri. Kordinasi dengan beberapa NGO agar dibantu baik itu persoalan optimalisasi pendapatan, mulai pajak, PBB, makan minum, dan banyak hal,” ujar Danny.

Berdasarkan pertemuan tersebut, kata Danny, maka Pemkot akan menggelar Rakor pendapatan itu langsung di KPK, pada 11 Desember tahun ini. Sejauh ini Pemerintah Kota Makassar disebut memperoleh pencapaian kinerja pada posisi 60,23 persen dan masih perlu optimalisasi.

Terkait urgensi pertemuan tersebut, Pemkot Makassar akan meminta peserta wajib pajak seperti pemilik restoran, hotel, maupun unit-unit usaha wajib lainnya untuk hadir.

“Target kita, kalau ini semua berjalan dengan baik, Rp.3 triliun PAD bukan barang tidak masuk akal,” ucap Danny lagi.

Beberapa hal yang disinggung pada pertemuan tersebut mengenai perlunya sinergi pembangunan kota, baik melaui musrenbang, e-planning, e-budgeting. Begitu pula sistim PLB untuk tender. Termasuk aset-aset tanah kita.

“Ini yang akan kita bawa ke rapat koordinasi pendapatan dan aset,” katanya.

Relevan dengan itu, Danny juga berharap agar ke depan, pelaksanaan pemerintahan di Kota Makassar juga berjalan baik apalagi adanya TP4D di kejaksaan maupun pengawasan KPK.

Sementara itu, Kepala KORSUBGAH Pencegahan Korupsi Sulsel, Dwi Aprilinda menyatakan bahwa apa yang disebut di atas berkaitan dengan monitoring program pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Murni monitoring atas usaha-usaha pencegahan yang dilakukan. Hari ini, kami konsul juga sektor perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas aktif, optimalisasi pendapatan daerah kemudian aset daerah,” sebut Dwi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here