Jakarta, Klanews.id – Sektor kelautan memiliki peran strategis dalam mewujudkan dan  mendukung visi pemerintah sebagai poros maritim dunia. Untuk membangun sektor kelautan yang kuat perlu mekanisme, koordinasi dan sinergi kelembagaan yang mampu memadukan berbagai aspek guna menghilangkan ego-sektoral.

Melalui kebijakan pembangunan yang koordinatif dan integratif, optimalisasi sektor kelautan dapat diwujudkan. Ekonomi berbasis kelautan harus didukung harmonisasi program kerja untuk mengakselerasi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaya saing.

Paradigma pembangunan di Indonesia secara perlahan telah bergeser ke arah pembangunan kelautan. Pergeseran paradigma tersebut merupakan wujud kesadaran dan langkah maju dalam melihat fakta akan kondisi geografis Indonesia yang merupakan 2/3 wilayahnya adalah laut.

Pada sisi lain, peranan berbagai pihak dalam membangun kesadaran kolektif akan pemanfaatan potensi kelautan dalam konteks operasional dinilai masih sangat rendah, sehingga hal ini menjadi tantangan selanjutnya untuk mengawal pembangunan kelautan dengan menerjemahkan praktik-praktik pemanfaatan potensi kelautan yang mudah dipahami dan diimplementasikan masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan kelautan harus mendayagunakan potensi sumber daya kelautan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keadilan sosial dan keberlanjutan. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan  luas laut ± 1,9 juta kilometer persegi, sehingga sangat dapat memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia untuk kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat khususnya yang bermukim di daerah pesisir.

Dalam tataran praktis, mewujudkan kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian di bidang ekonomi dilakukan dengan merevitalisasi (peningkatan produktivitas, daya saing, dan sustainability) seluruh sektor ekonomi yang ada (existing economic sectors), serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang lebih produktif dan kompetitif.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga perempat wilayahnya berupa laut dengan kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, ekonomi kelautan merupakan keunggulan komparatif yang dapat ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif dan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.

United Nations Development Programme (UNDP) bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia. Keberadaan laut menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut. Mereka tersebar di 10.666 desa pesisir yang berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia.

Ikatan Sarjana Kelautan  Universitas Hasanuddin (ISLA-UH) merupakan  organisasi yang menghimpun seluruh potensi alumni Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin, sejak dilahirkan pada tahun 1997 ISLA-UH telah mencetak ribuan sarjana kelautan yang telah berkiprah dan memberi warna positif dunia kelautan terkhusus di Indonesia Timur.

Darwis Ismail (Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin) Dalam Pembukaan Dialog Akhir Tahun dengan Tema ” Pilpres 2019 dan Harapan Baru Kelautan Nasional” (Dok: Klanews.id)

Sebagai organisasi profesi, ISLA-UH merasa bertanggung jawab untuk mendorong gagasan dan program yang memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan kelautan Indonesia.

Penguatan kapasitas SDM Kelautan diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan dan berbudaya. Terwujudnya SDM Kelautan yang berkualitas diharapkan mampu menghasilkan produk yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing.

Dialog Akhir Tahun yang diselenggarakan hari ini, Sabtu, 15 Desember 2018 yang mengahadirkan pembicara dari praktisi dan politisi yang sama-sama konsen ke kelautan adalah venue yang sangat strategis untuk menyinergikan kebijakan penguatan sumber daya manusia, sains dan budaya maritim di sektor Kelautan bersama stakeholders lain seperti akademisi, industri dan tokoh masyarakat adat.

Selain itu, Dialog Akhir Tahun merupakan wadah untuk menyampaikan gagasan dan visi misi dari masing-masing timses yang berpihak pada kebijakan pembangunan kelautan nasional.

Nasrullah Nara yang sedang memandu acara dalam Dialog Akhir Tahun “Pilpres 2019 dan Haran Baru Kelautan Nasional” (Dok: Klanews.id)

Editor: Haerul
Penulis: Hidayat

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here