Darwis Ismail: Kesejahteraan Nelayan Kunci Memajukan Kelautan dan Perikanan

0
336
(dok: Klanews.id) Darwis Ismail saat berdialog dengan nelayan dan masyarakat pesisir di Dapil 3 Sulawesi Selatan

Jakarta, Klanews.id – Semangat kelautan yang dimiliki Darwis Ismail, membuatnya begitu peduli dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Latar belakang pendidikan dan kehidupan sehari-harinya, identik dengan isu-isu kelautan dan perikanan.

Selama berkunjung ke daerah-daerah pesisir, calon legislatif DPR RI dari partai PPP ini, selalu menyempatkan berdialog  dengan nelayan dan masyarakat pesisir. Begitu banyak aspirasi dari masyarakat di Dapil 3 Sulawesi Selatan yang Ia dengarkan.

Baca Juga: Rupiah Terus Melemah, ISLA UNHAS Minta KKP RI Bekerja Maksimal

Menurut Darwis Ismail, potensi kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan yang begitu besar, seharusnya dijadikan sebagai penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah, nelayan harus lebih diperhatikan, karena merekalah yang paling memahami kondisi laut dan pesisir.

“Potensi laut dan pesisir yang begitu besar mestinya ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, daya saing, dan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, serta masyarakat lainnya secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, kenyataannya, posisi nelayan masih dianggap sebagai kelompok ekonomi subsistem yang identik dengan kemiskinan”, tutur Darwis Ismail.

(dok: Klanews.id) Darwis Ismail selalu menyempatkan berdialog dengan masyarakat terkait isu-isu kelautan dan perikanan

Beberapa faktor penyebab adalah pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang tidak merata, kurangnya penggunaan teknologi tepat guna untuk menunjang aktivitas perikanan.

Lebih jauh, Ketua Ikatan Sarjana Kelautan UNHAS (ISLA-UH) ini menuturkan berbagai keluhan dari nelayan dan masyarakat pesisir selama berkunjung ke Dapil 3 Sulawesi Selatan yang sering didengar adalah realisasi pemberian kapal nelayan dan alat tangkap dari pemerintah masih terbilang minim, penyaluran kartu nelayan yang belum merata dan tepat sasaran.

“Keluhan yang paling sering saya dengarkan langsung dari nelayan adalah, pemberian bantuan kapal dan alat tangkap yang sangat minim, bahkan hampir tidak pernah lagi. Juga penyaluran ‘Kartu Nelayan’ yang belum merata dan tepat sasaran”, kata Darwis Ismail.

Belum lagi soal perizinan kapal yang dipersulit dan terlalu lama, sehingga banyak nelayan tidak bisa melaut selama proses perizinan. Ketika ada masalah di lapangan, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memiliki wewenang, karena semua dilimpahkan ke provinsi, sehingga prosesnya lama dan ribet.

Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, berarti sudah seharusnya memperhatikan nelayan. Merekalah roda penggerak perekonomian di sektor kelautan dan perikanan. Maka diperlukan sosok wakil rakyat yang paham permasalahan nelayan dan mau memperjuangkan nelayan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here