Jakarta, Klanews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama -nama tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Terkait perkara ini, KPK juga sudah melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak yang terkait. Namun KPK belum mau membeberkan nama-nama yang terseret dalam perkara ini.

“Kasusnya sudah di penyidikan, kalau kasusnya sudah di penyidikan itu berarti di sana sudah ada tersangka,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Lokasi-lokasi tersebut antara lain rumah pihak direksi dari PT Daya Radar Utama dan pejabat KKP yang terletak di Menteng, Grogol, dan Bekasi.

Dari penggeledaan tersebut, tim penyidik KPK menyita barang bukti berupa dokumen pengadaan kapal, dokumen proses penganggaran, serta barang bukti elektronik.

Di lokasi yang berbeda tim penyidik KPK menyita barang bukti elektronik berupa harddisk, compact disk, dan beberapa barang bukti lainnya, dari kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP dan kantor PT DRU di Tanjung Priok, Jakarta Utara,

Lihat juga: Caleg DPR RI Dari Partai Demokrat Dhevy Bijak Terancam Didiskualifikasi

Dalam penggeledahan yang di lakukan tim KPK pada kamis, 16/5/2019 di Kantor Direktorat Jenderal PSDKP KKP, Menteri Susi Pudjiastuti merespon dan mendukung penuh upaya KPK dalam rangka penegakan Hukum.

Menteri Kelautan Susi Pujiastuti saat berkunjung ke Pelabuhan Selat Lampa di Nanuta (dok: istimewa)

Menurut Susi penggeledahan perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum, KPK mempunyai hak untuk melakukan penggeledahan sesuai dengan UU KPK.

Susi menghimbau KKP bekerjasama dan selalu kooperatif dengan KPK untuk memperlancar tugas-tugas KPK.

“Penggeledahan tersebut terkait dengan pengadaan empat kapal pengawas pada tahun 2013, kapal-kapal tersebut merupakan armada kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman.

Lihat juga: Ikatan Sarjana Kelautan Unhas Silaturahim Dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim

“Keempat kapal tersebut saat ini telah berfungsi dan beroperasi dengan baik untuk melakukan pengawasan illegal fishing di perairan Indonesia,” lanjut Agus.

“Kapal-kapal tersebut telah berkontribusi melakukan penangkapan kapal-kapal illegal fishing Vietnam di perairan Laut Natuna Utara dan Filipina di perairan Laut Sulawesi,” kata Agus.

KKP sampai saat ini masih menunggu proses penyidikan berlansung dan berharap perkara ini dapat terselesaikan dengan cepat.


Penulis: Haerul
Editor: Januar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here