Jakarta, Klanews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menutup kemungkinan akan memanggil mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo yang menjabat di era Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal.

Saat ini KPK juga telah menetapkan PPK Aris Rustandi dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama Amir Gunawan sebagai tersangka.

Keduanya terjerat kasus pengadaan empat unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal PSDKP KKP Tahun Anggaran 2012-2016.

Febri Diansyah Juru Bicara KPK mengatakan Sharif Cicip kemungkinan besar tahu proyek ini lantaran saat itu dia menjabat sebagai menteri KKP tahun 2011-2014.

Lihat juga: KPK Telah Mengantongi Daftar Nama-Nama Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal di KKP

“Jika dibutuhkan untuk proses pemeriksaan tentu ini tergantung keputusan tim penyidik,” kata Febri, Selasa (21/5/2019).

KPK juga akan terus mengusut kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 61.540.127.7821 dengan memanggil berbagai saksi-saksi.

Sejauh ini KPK masih belum mau membeberkan yang berpeluang untuk diperiksa tim penyidik KPK.

Lihat juga: Ikatan Sarjana Kelautan Unhas Silaturahim Dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Dalam proses lelang, Sharif Cicip selaku menteri KKP saat itu menetapkan PT DRU sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Kapal SKIPI dengan nilai penawaran Rp 558.531.475.423 pada 2012 lalu.

PPK dan PT DRU kemudian menandatangani kontrak pekerjaan tahap satu dengan nilai kontrak sesuai nilai penawaran yang bila dikonversikan saat itu senilai US$ 58.307.789.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam konferensi pers, Selasa (21/5/2019) dalam Factory Acceptance Test ke Jerman PPK dan tim teknis diduga menerima fasilitas dari PT DRU sebesar Rp 300 juta.

Lihat juga: Caleg DPR RI Dari Partai Demokrat Dhevy Bijak Terancam Didiskualifikasi

Pada April 2016,  4 kapal SKIPI ORCA 01 sampai dengan ORCA 04 telah diserah terimakan dengan berita acara yang ditandatangani Dirut PT DRU Amir Gunawan dengan pekerjaan selesai 100%.

Kemudian Aris selaku PPK saat itu telah membayar seluruh termin kepada PT DRU senilai US$ 58.307.788 atau setara Rp 744.089.959.059. Padahal, diduga biaya pembangunan 4 unit kapal hanya Rp 446.267.570.055.

KPK menduga adanya sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan kapal terebut, mulai dari persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar, sarta belum adanya engineering estimate.

Dalam keterangannya, KPK juga menduga 4 kapal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di antaranya kecepatan kapal tidak sesuai, panjang kapal kurang sekitar 26 cm, mark up volume aluminium dan plat baja, serta kurangnya perlengkapan kapal.


Penulis: Haerul
Editor: Januar & Rival

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here