Geram dengan Kebijakan KKP, Gubernur Maluku Menyatakan Perang Lawan Menteri Susi

0
239
Gubernur Maluku Murad Ismail (dok: istimewa)

Ambon, Klanews.id – Gubernur Provinsi Maluku, Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pasalnya, kebijakan moratorium yang diberlakukan dinilai telah merugikan Maluku.

Pernyataan perang ke Menteri Susi itu disampaikan Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019). “Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” tegas Murad.

Murad menilai kebijakan moratorium yang digalakkan Susi Pudjiastuti, sangat merugikan. Setiap bulan, 400 kontainer ikan diambil dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ratusan kontainer itu lalu diekspor ke luar. Sementara Maluku, hanya bisa menganga tanpa menikmati hasilnya.

Bahkan, kata Murad, sejak moratorium berlaku, sebanyak 1.600 kapal dikirim ke laut Aru, Maluku. Ironisnya, semua Anak Buah Kapal (ABK) yang tiba, tidak ada satupun yang berasal dari Maluku.

Baca Juga : Terkait Kasus Korupsi Pengadaan KJA, Kejati Aceh Didesak Panggil Susi Pudjiastuti

Dengan adanya moratorium yang tidak memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakat ini, Murad Ismail, lantas menyuarakan perang terhadap kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti tersebut.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium dimana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Di sisi lain, terkait kasus pembunuhan yang terjadi di laut Aru beberapa waktu lalu, Murad meminta semua pihak untuk menyuarakan bahwa insiden tersebut tidak melibatkan orang Maluku.

“ABK tidak ada satupun orang Maluku. Kasus sandera itu, harus kasi tahu kalau tidak ada orang Maluku yang melakukan itu,” tegasnya.

Baca Juga : Susi Pudjiastuti Diminta Benahi Tata Kelola Data Penangkapan Ikan

Jenderal Bintang Dua Purnawirawan Polri ini juga menyentil soal hak batas wilayah laut. Di mana, wilayah laut milik pemerintah pusat berada di 12 mil dari lepas pantai.

“Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat. Suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai. Ini daratan punya saya,” tegas Murad.

Dengan adanya kebijakan yang dinilai sangat merugikan masyarakat Maluku tersebut, Murad berencana membuat Undang-Undang tentang Sasi Laut. Hal ini dilakukan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku dapat ditingkatkan.

“Supaya kita punya PAD. Padahal kita punya laut itu luar biasa,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here