Dukung Perang Lawan Menteri Susi, Pemuda Maluku Siap Duduki KKP

0
73
Ketua Caretaker DPD KNPI Maluku, Abdussalam Hehanussa (Tengah)

Maluku, Klanews.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku menyatakan dukungan atas penolakan Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail atas kebijakan moratorium Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ketua Caretaker DPD KNPI Maluku Abdussalam Hehanussa mengatakan, sikap perang Gubernur Maluku terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang tidak adil terhadap kesejahteraan daerah, dipastikan mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, komponen pemuda, terutama DPD KNPI Maluku.

Abdussalam menegaskan, DPD KNPI Maluku sebagai wadah perjuangan kepentingan masyarakat dan daerah menyatakan menyiapkan agenda konsolidasi daerah dalam merespons dinamika sosial, politik dan pemerintahan yang bermuara pada kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan. Tentunya, hal ini harus berkesesuaian dengan agenda, polyce (kebijakan) strategis Pemda Maluku.

”Menyatakan sikap secara resmi berada pada garda paling depan untuk memperjuangkan keadilan bagi Maluku untuk pengelolaan hasil sumberdaya alam di Maluku, baik perikanan, pertambangan, hutan dan lainnya,” ujarnya Selasa, (3/9/2019).

Baca Juga : Geram dengan Kebijakan KKP, Gubernur Maluku Menyatakan Perang Lawan Menteri Susi

Pihaknya, siap melakukan aksi protes secara masif dengan mengonsolidasi kepentingan seluruh elemen pemuda di Jakarta untuk menduduki Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kebijakan moratorium Menteri Susi yang tidak berdampak terhadap PAD dan penyerapan tenaga kerja daerah.

“Pemuda Maluku siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan visi kesejahteraan dan pembangunan Maluku,” tegasnya.

”Kebijakan moratorium KKP dikritik karena tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan daerah, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dalam pengelolaan potensi sumberdaya laut (perikanan) di Maluku. Sebagai lumbung ikan nasional, Maluku seharusnya mendapat dampak dari pengelolaan negara atas sumberdaya tersebut,” tambahnya.

Baca Juga : Susi Pudjiastuti Diminta Benahi Tata Kelola Data Penangkapan Ikan

Abdussalam menyebut, kebijakan Moratorium Susi justru ibarat api yang jauh dari panggangan. Harapan Maluku untuk sejahtera karena memiliki potensi besar perikanan, malah tidak mendapatkan hasil yang signifikan.

Padahal, dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan Gubernur Maluku pada acara pelantikan Pj. Sekda Maluku di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin 2 September, jika setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan diambil dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

“Kekesalan Gubernur Maluku sekaligus pimpinan politik tertinggi di daerah bertajuk kepulauan ini, merupakan keresahan daerah, keresahan masyarakat dan juga keresahan pemuda. Sikap Gubernur Maluku merupakan upaya proteksi atas keadilan bagi hasil pengelolaan SDA bagi Maluku,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here