Perlu Aksi Nyata Selamatkan Terumbu Karang

0
108
Diskusi Publik "Peran Terumbu Karang dan Ancaman yang Dihadapi Bagi Keberlanjutan Ekosistem Laut" Senin (2/9/2019).

Makassar, Klanews.id – Perlu aksi nyata semua pihak untuk menyelamatkan ekosistem terumbu karang. Demikian pesan utama dari Diskusi Publik “Peran Terumbu Karang dan Ancaman yang Dihadapi Bagi Keberlanjutan Ekosistem Laut” yang diadakan Ocean Defender Greenpeace Indonesia bekerja sama dengan Marine Science Diving Club Universitas Hasanuddin (MSDC-UH), Senin (2/9/2019).

Diskusi ini merupakan acara penutup dari serangkaian kegiatan “Ekspedisi Pembela Lautan 2019” yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia Unit Ocean Defender. Diskusi ini dilatarbelakangi kondisi perairan Indonesia khususnya Spermonde Makassar. Menurut data Reef Check MSDC-UH, luasan tutupan terumbu karang terus mengalami degradasi dari tahun 2014 hingga 2018 dibeberapa pulau.

Kerusakan ini, disebabkan oleh beberapa hal seperti penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (bom ikan, sianida, bubu dll), aktivitas antropogenik, serta sedimentasi yang dapat menyebabkan kematian karang.

Tim Pembela Lautan sebelumnya sudah melakukan kegiatan dokumentasi bawah laut di Kepulauan Spermonde, tepatnya di Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, dan Kodingareng Keke. Hasil pengamatan, kerusakan yang disebabkan oleh bom dan bius cukup kentara.

Baca Juga : Tison, Dulu Bius Ikan Sekarang Pemandu Wisata Bahari

“Kami menyelam di tiga titik dalam satu hari, dan selama penyelaman, kami mendengar tiga kali suara bom ikan. Bila tidak ada pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, saya sangat khawatir tidak lama lagi karang di Kepulauan Spermonde ini akan habis dan hancur,” ujar Ria Qorina Lubis, Fotografer Bawah Laut Pembela Lautan Greenpeace Indonesia.

Foto Bersama Usai Diskusi

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulkaf S. Latief yang turut menjadi pembicara menyampaikan, pihaknya perlu dukungan dari semua pihak. Apalagi, saat ini pihaknya mengalami kesulitan dalam mengelola kawasan perairan Sulawesi Selatan setelah ditetapkannya Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan pengelolaan ruang laut.

“Aturan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, tentang pemerintah daerah yang antara lain mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan mulai berlaku efektif pada tahun 2017, baik karena luasnya kawasan perairan di Sulawesi Selatan dan terkait kerja sama dengan pemerintah setempat,” jelasnya.

Baca Juga : Coral Triangle dan Pentingnya Kelestarian Terumbu Karang Indonesia

Sementara, Prof. Jamaluddin Jompa, Ahli Terumbu Karang Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas memaparkan bahwa rumus terumbu karang sama dengan laju pengrusakan harus diimbangi dengan laju pemulihan.

“Ancaman pengrusakan yang kita hadapi saat ini benar-benar nyata maka perlu adanya aksi yang nyata pula. Untuk itu saya mengapreasiasi diskusi yang diadakan MSDC-UH dan Greenpeace, kedepannya ada rencana jangka panjang yang mampu mengurangi kerusakan terumbu karang secara drastis,” jelas Dekan Pasca Sarjana Unhas ini.

“Masih terlalu sedikit kalangan yang membicarakan Terumbu Karang, padahal perlu kita mengajak semua pihak untuk terlibat,” tambah Prof Jamal sapaan akrbanya.

Berbagai pihak hadir dalam diskusi ini, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang TWP Kapoposang, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, YKL Indonesia, Lemsa, Divers Makassar, perwakilan organisasi kampus dan mahasiswa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here