Masyarakat Sipil Desak Pertamina Buka Data Terkait Tumpahan Minyak

0
59
(dok: istimewa)

Jakarta, Klanews.id – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (KORMAS) mendesak Pertamina segera membuka data lengkap sumur YYA-1 yang diketahui mengalami kegagalan operasional, bocor (blow out) tidak terkendali, yang menyebabkan tumpahan minyak (oil spills) sejak 12 Juli 2019 lalu. Sampai saat ini Pertamina masih berupaya mematikan sumur petaka tersebut secara permanen.

Desakan ini disampaikan KORMAS saat melakukan aksi damai di Kantor Pusat Pertamina (Persero), Rabu (18/9) untuk mendesak perusahaan milik negara ini untuk jujur dan segera membuka informasi mengenai kondisi sumur-sumur lain dan kelayakan operasional yang dijalankan Pertamina Hulu Energi (PHE) di Blok Offshore North West Java (ONWJ).

Bagus, Koordinator Aksi KORMAS sekaligus aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, menyatakan bahwa masyarakat sipil telah melayangkan dua kali surat permohonan informasi kepada pihak Pertamina agar membuka data sumur YYA-1 secara lengkap. Permohonan informasi tersebut dilakukan dengan mekanisme Pasal 22 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Surat pertama telah kami sampaikan pada 7 Agustus 2019, hanya saja pada 20 Agustus lalu PT Pertamina (Persero) menyatakan tidak menguasai informasi yang dimintakan, untuk itu KORMAS melayangkan kembali permohonan informasi yang kedua termasuk kepada PHE pada 30 Agustus 2019, tapi sampai saat ini belum ada jawaban tertulis yang kami terima,” tuturnya.

Baca Juga : Mikroba Pendegradasi Tumpahan Minyak Di Laut

Yuda, aktivis Forum Komunikasi DAS Citarum (forkadasC+), menegaskan bahwa untuk mengungkap akar dan penyebab utama petaka bocornya sumur YYA-1 di perairan lepas pantai Karawang haruslah dimulai dengan mengaudit Pertamina. Pasalnya, dampak dari tumpahan minyak sumur YYA-1 milik PHE ini luas sekali. Sebanyak 10.271 ribu warga pesisir di tiga provinsi termasuk nelayan dinyatakan terdampak serta 54.670 hektar laut Karawang dan sekitar 77.713 pohon mangrove di zona pasang surut saat ini tercemar.

“Untuk mengaudit Pertamina semua pihak termasuk masyarakat sipil tentunya membutuhkan data yang diminta agar proses audit dapat berlangsung dengan benderang dan juga terbuka. Jadi kita tidak mau ‘mulai dari nol’. Pemerintah harus berani mulai dengan mengaudit Pertamina,” tegas Yuda.

Tumpahan Minyak Karawang diambil dari Udara© Nugroho Adi Putera / GreenpeaceGambar drone menunjukkan sebuah pantai yang terkontaminasi oleh minyak mentah yang tumpah dari blok energi negara Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik Pertamina yang telah mencemari laut selama lebih dari tiga minggu di pantai Sedari, di Karawang, Jawa Barat. Tumpahan minyak mengikuti angin ke barat, sekitar 84 kilometer dan setidaknya 10 desa dan tujuh pantai di Jawa Barat telah terpengaruh. © Nugroho Adi Putera / Greenpeace

Sawung, pengkampanye WALHI, menyampaikan bahwa Pertamina dapat menghadapi potensi gugatan hukum yang serius apabila menutup-nutupi informasi dan fakta penting yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait termasuk publik untuk mengungkap akar dan penyebab utama petaka sumur YYA-1 di blok ONWJ.

“Jajaran Pertamina termasuk SKK Migas dan Kementerian ESDM juga dapat terjerat pasal-pasal pidana kejahatan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), jika terbukti tidak memberikan informasi yang benar atau berusaha menyembunyikan ataupun menghilangkan informasi yang dibutuhkan untuk pengungkapan kebenaran,” jelas Sawung.

Baca Juga : Indonesia Produksi Kapal Tank Pertama di Dunia Bernama Antasena

Arifsyah Nasution, Jurukampanye Greenpeace turut menegaskan bahwa pengungkapan data lengkap sumur YYA-1 dan informasi mengenai kondisi sumur-sumur lain dan kelayakan operasional yang dijalankan Pertamina Hulu Energi (PHE) di Blok Offshore North West Java (ONWJ) adalah bagian dari pertanggungjawaban penuh Pertamina dan anak perusahaannya atas petaka dan dampak luas yang terjadi. Disamping itu, Pertamina juga harus segera menyusun strategi dan rencana aksi pemulihan lingkungan secara menyeluruh, yang perlu disusun dengan kajian mendalam dan terbuka, serta diumumkan kepada publik agar secara luas dapat diawasi.

Fikerman Saragi, Staf Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menambahkan, hingga hari ini nelayan dan perempuan nelayan tidak bisa lagi melaut karena lautnya tercemar. Masyarakat bahari mengalami penurunan pendapatan drastis sebanyak 80% pasca lautnya tercemar, baik nelayan dan perempuan nelayan akhirnya hanya menunggu Pertamina untuk melakukan aksi pemulihan.

Selain itu, Pertamina telah melanggar hak konstitusional masyarakat bahari seperti yang diakui dalam Putusan MK No. 3 tahun 2010 untuk mendapatkan laut yang bersih dan sehat dengan terus mencemari laut Indonesia. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh Pertamina seharusnya disikapi secara tegas oleh negara, mengingat Pertamina telah lebih dari lima kali melakukan pencemaran di laut Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here