Jakarta, Klanews.id – Ratusan nelayan menggeruduk kantor DPRD Asahan terkait kapal pukat trawl yang masih beroperasi terang-terangan di wilayah Perairan Selat Malaka.

Nelayan di Kabupaten Asahan dan Tanjung Balai menduga ada oknum dari pihak aparat yang membekengi aktivitas ini.

Ada sistem permainan terstruktur dan sistematis yang dibangun dalam operasional pukat trawl dan alat tangkap illegal lainnya.

Lihat juga: 12 Kapal Riset Akan Disiapkan Indonesia Untuk Eksplorasi Kelautan

“Tidak mungkin kapal-kapal perusak lingkungan ini bisa beroperasi bebas jika tidak ada oknum-oknum kuat dibelakangnya,” kata Mustakim salah satu nelayan di Kabupaten Asahan.

Umumnya kapal-kapal ini adalah milik pengusaha dengan modal besar yang masih leluasa beroperasi di Perairan Selat Malaka.

Padahal secara tegas pemerintah sudah melarang aktivitas tersebut dengan menerbitkan UU Nomor 45/2009 tentang perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No71/Permen KP/2016.

Lihat juga: Kemenhub : Rute Tol Laut Meningkat 3 Kali Lipat

Konflik nelayan tradisional dengan nelayan trawl sudah sering kali terjadi di sepanjang perairan Selat Malaka, terutama di tiga kabupaten dan kota pesisir pantai timur Sumatera Utara yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.

Nelayan meminta agar  pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk serius menegakkan peraturan dan menindak siapa saja yang melanggar aturan penggunaan alat tangkap yang illegal.

Di waktu yang berbeda DPRD meminta Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti membentuk tim khusus untuk menyelidiki keberadaan kapal pukat trawl yang masih bebas beroperasi di perairan Selat Malaka karena kalau tidak, persoalan ini tidak akan pernah selesai.


Penulis: Haerul
Editor: Jan & Ahmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here