JK Tegaskan Pentingnya Berkoalisi Antarnegara Dalam Pembangunan Sektor Kelautan Yang Berkelanjutan

0
22
Wakil Presiden RI H. M Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York di Amerika Serikat (dok: istimewa)

Jakarta, Klanews.id – Wakil Presiden RI H. M Jusuf Kalla (JK) didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi delegasi RI untuk menghadiri High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York di Amerika Serikat.

“Saat ini laut tengah menghadapi berbagai tantangan seperti IUU Fishing dan dampak perubahan iklim. Padahal, laut berpotensi sebagai sumber kesejahteraan dunia,” kata JK saat memberikan sambutan di hadapan delegasi 14 negara yang hadir.

“Bagi Indonesia, kita tidak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan laut kita bersama,” kata JK dalam keterangan resmi, Minggu (29/9/2019).

Lihat juga: Cerita Maritim di Diskusi Koridor Kelautan Unhas

JK juga mendorong agar seluruh negara berkoalisi, baik di tingkat regional maupun global, untuk mewujudkan laut yang lebih sehat dan produktif demi kesejahteraan bersama.

Selain itu JK berharap, agar koalisi antar negara yang terbentuk dapat melakukan kebijakan konkret untuk mewujudkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

“Kita harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya dukung ekosistem laut agar sumber daya kelautan dapat berkelanjutan bagi kita semua dan masa generasi mendatang,” ujar JK.

Dalam kesempatan itu, JK menyampaikan 3 prioritas yang disoroti Indonesia untuk mengelola laut secara berkelanjutan.

Lihat juga: Tiga Tahun MDC ULM, Terus Tebarkan Virus Konservasi Laut

“Pertama, kami mendorong aksi global untuk mengatasi sampah plastik di laut. Indonesia, dalam hal ini telah mengurangi 20 persen sampah plastik pada tahun 2019, dari target keseluruhan sebesar 75 persen pada tahun 2025,” kata JK.

“Kedua, kami (Indonesia) mendorong agar pengelolaan ikan yang berkelanjutan diperkuat. Komitmen untuk memberantas IUU Fishing dan kejahatan perikanan terorganisir transnasional (TOC) harus dipertegas. Kolaborasi lintas batas yang kuat antara negara-negara ASEAN dan Pasifik adalah sebuah keharusan,” lanjut JK.

“Ketiga, kita harus mengarusutamakan laut dalam negosiasi perubahan iklim, termasuk dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap mangrove dan lahan gambut,” tambahnya.


Penulis: Haerul
Editor: Rahmat & Ahmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here