Jakarta, Klanews.id – Kegiatan Workshop Ketenagakerjaan di sektor Perikanan merupakan wujud nyata kegiatan Jaringan Karsa Maritim Indonesia (Jaka Marin) untuk mengawal pembangunan Kelautan dan Perikanan demi kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir.

Jaka Marin sendiri merupakan wadah perkumpulan SDM Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman, serta pemerhati masalah kemaritiman, dimana kini telah mempunyai 15 cabang  yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Kegiatan Workshop ini juga sebagai wadah sosialisasi program kepersertaan tenaga kerja nelayan BPJS-KKP  dalam upaya pemerintah untuk memberi jaminan dan perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan.

Lihat juga: Luhut Binsar Panjaitan: Kapal Ilegal jangan Ditenggelamkan

Sebagaimana diatur dalam UU No 24/2011, kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah.

Jumlah nelayan peserta BPJS ketenagakerjaan yang tedaftar 73,5 ribu dari total 5 juta kategori pekerja BPU (bukan penerima upah) dengan iuran pertama dari pemerintah sebanyak Rp.16.800, dan tahun ke 2 dibayar secara mandiri oleh peserta BPU.


Data dari Kementerian Kelautan Perikanan Tangkap, total jumlah ABK yang mendapat jaminan kematian dan kecelakaan kerja sampai akhir tahun 2019 sebanyak 95.940.

Lihat juga: TNI AL Adu Jontos dengan Pelaku Bom Ikan

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkatkan kesejahteraan nelayan adalah usaha untuk mencapai “Program 1 Juta Nelayan Berdaulat, Sejahtera dan Mandiri”.

Potensi total nilai ekonomi pada 11 sektor kelautan Indonesia diperkirakan sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun atau sekitar 1,4 kali PDB dan tujuh kali APBN 2016. Adapun tenaga kerja yang bisa disediakan sekitar 45 juta orang atau sepertiga dari total angkatan kerja nasional.

Sebelas sektor itu adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan seafood, industri bioteknologi kelautan serta energi dan sumber daya mineral. Kemudian sektor pariwisata bahari, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, kehutanan pesisir, industri dan jasa maritim, serta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan non konvensional.

Lihat juga: Bareskrim Polri Meringkus 19 Tersangka Pemasok 8 Ribu Bom Ikan

Potensi kelautan cukup besar  menjadi  fokus perhatian pemerintah, baru dilaksanakan di tiga periode Presiden melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Menko Maritim dan Investasi.

Selaras perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka  sektor Perikanan Tangkap, Tenaga Kerja Nelayan/ABK diharapkan dapat menjadi rencana aksi bersama seluruh pemangku kepentingan di bidang maritim sehingga dapat mendorong usaha ekonomi perikanan berkembang.


Penulis: Haerul
Editor: Nas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here