MKP Edhy Prabowo (kiri) dan Ketua Umum ISLA UNHAS Darwis Ismail (kanan) (dok: KKP)

Jakarta, Klanews.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (DPP ISLA-UNHAS) di Gedung Mina Bahari IV, Senin (23/12).

Ketua Umum ISLA Darwis Ismail membuka diskusi dengan menceritakan ISLA dimana merupakan wadah alumni Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan (sekarang menjadi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan) Unhas, perguruan tinggi terdepan di Indonesia bagian Timur dimana Pola Ilmiah Pokoknya adalah Kelautan.

“ISLA berdiri tahun 1997, kini beranggotakan tidak kurang 3.200 alumni yang tersebar di berbagai instansi pemerintah, swasta, akademisi, LSM pesisir dan laut, peneliti
dan praktisi kelautan, penyelam serta pekerja bawah air,” ujar Darwis membuka diskusi.

Lihat juga: 8 Rekomendasi ISLA UNHAS Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

ISLA juga menyampaikan beberapa rekomendasi strategis kepada MKP. Salah satu poin rekomendasi yang disampaikan adalah menggalakkan program usaha budidaya yang berorientasi eksport (udang, tuna dan rumput laut) melalui pembentukan BUMN khusus budidaya sebagai katalisator pertumbuhan usaha budidaya di masyarakat.

Sementara itu, Edhy menyampaikan apresiasi kepada ISLA yang telah memberikan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi strategis terkait pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Edhy juga sangat menyambut baik  soal  rekomendansi pembentukan BUMN Budidaya. Pihaknya akan memasukkan sebagai agenda pembahasan untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

Lihat juga: MKP dan Korea Selatan Bahas Investasi Kelautan dan Pemanfaatan Rig Lepas Pantai

Selain itu, Edhy juga menyampaikan bahwa membangun perikanan budidaya dan kemunikasi dua arah adalah perintah Presiden yang harus dilaksanakan.

Edhy juga menyinggung perizinan kapal perikanan (SIPI dan SIUP) yang selama ini menjadi perdebatan serius  di masyarakat. Pihaknya akan merevisi dan mengkaji ulang permen KP sehingga semua izin-izin bisa selesai 1 sampai 3 jam.

“Semua kebijakan  telah siap dengan izin dibawah 1 jam, kalaupun lebih 1-3 jam setidaknya telah menjadi inovasi keseriusan KKP dalam mempermudah urusan penangkapan ikan. System ini pun telah link dengan kementerian keuangan untuk menyesuaikan pajak dan pendapatan negara terkait lainnya (PNBP)” ujar Edhy.

Lihat juga: Kaji Regulasi Pemanfaatan Benih Lobster, MKP : Kelestarian Lingkungan dan Mata Pencaharian Harus Seimbang

Selain itu, KKP juga telah melakukan penguatan struktur lembaga dengan melantik pejabat eselon 2-3 dan 4 di lingkungan KKP. Sehingga, jabatan yang kosong telah terisi dan siap bekerja dengan cepat.

Dalam audiensi ini, Edhy didampingi Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar, dan beberapa pejabat eselon 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here