Jakarta, Klanews.id – “Natuna hari ini masih dalam penyelesaian konflik serta menjadi kajian geopolitik strategis Indonesia, berdasarkan argumen diskusi warga Natuna memilih untuk tidak memihak China” kata Muhammad Afdal yang merupakan peserta diskusi interaktif dengan Tema “Natuna Hari Ini” Rabu, 22/01 bertempat di Kedai Inklusi, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

Diskusi ini tercipta dengan melihat trend isu nasional yang sekarang sedang diperbincangkan serta sebagai wadah untuk agitasi terhadap isu Natuna kepada publik.

Diskusi yang dilaksanakan dengan kolaboran 3 organisasi yaitu Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan (APMI SULSEL), Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKL Indonesia), dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ilmu dan Teknologi Kelautan Cabang Makassar Timur (HMI Kom. ITK Maktim)  dengan jumlah peserta 40 orang.

Diskusi dibuka dengan mulai mengumpan peserta dengan persepsi awal tentang Natuna yang menjadi pemantik pertama oleh direktur Yayasan Konservasi Laut dengan memperkenalkan peta geopolitik internasional Natuna hari ini.

Lihat juga: Indo-Pacific World Economic Forum Akan Dilaksanakan di Jakarta

Potensi Natuna yang demikian seksi apabila dikelola dengan semestinya akan membantu mendorong negara yang memilikinya untuk menjadi negara adidaya baru. Hanya saja Indonesia belum mampu untuk merangkul kepentingan stakeholder serta mengarahkan Natuna menjadi pembangunan kebijakan strategis dalam pengelolaannya.

Sementara konflik tersebut ditenggarai dengan masuknya klaim China terhadap Natuna dengan berlatarkan sejarah pelayarannya. Sedangkan Indonesia memiliki Klaim yang berbeda, dengan mengacu pada UNCLOS III 1983 yang menyepakati barisan kepulauan yang sambung menyambung dengan Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil dari garis dasar pantai.

Klaim tersebut menjadikan Indonesia memiliki Natuna dengan analisis geografi dan geologi secara ilmiah. Sementara itu China sendiri mengklaim dengan adanya bukti arah pelayaran nenek moyang mereka berdasarkan sejarah.

Lihat juga: 23 Tahun YKL Indonesia Merawat Spirit Enviromentalism

Klaim terhadap negara-negara yang terdapat dalam perselisihan Laut China Selatan menjadikan Natuna daerah sangat potensial yang dianugerahi oleh sumber daya hayati laut, pelayaran maupun sumber daya migas.

Paparan diskusi yang dibawakan oleh Nirwan Dessibali tersebut mengerucut pada pentingnya konflik penyelesaian antara diplomasi negara-negara Asean dengan Indonesia maupun Indonesia dengan China.

“Kelemahan Indonesia sekarang masih belum mampu untuk mengelola dengan baik potensi sumber daya Natuna yang begitu berlimpah. Rekomendasi yang dihadirkan berupa perlunya  penyamaan persepsi dalam mempertahankan NKRI dan sumber daya Natuna untuk dikelola dengan baik dalam memakmurkan rakyat Indonesia demikian,” kata Nirwan.

Diskusi interaktif ini juga menghadirkan pembicara kedua dengan dihadirkannya Hermin Handayani Utami sebagai Sosok Pengajar Muda yang pernah mengabdi selama setahun di Kepulauan Natuna dan juga sebagai Anggota dari Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia Regional Sulawesi Selatan (APMI SULSEL).

Lihat juga: Tingkatkan Produktivitas, KKP Fokus Garap Sektor Budidaya Perikanan

Berdasarkan pengalamannya sejak 2016 berada di Kepulauan Natuna, mengajar masyarakat tentang baca tulis dan rasa nasionalisme, memiliki pernyataan yang memukau “Masyarakat Natuna tidaklah ingin bergabung dengan China, mereka merupakan bagian dari Indonesia dan bangga memiliki status sebagai bangsa ini” kata Handayani.

Secara penilaian sumber daya alam Natuna memang memiliki sumber daya perikanan dan masyarakat yang ramah, hanya saja seperti daerah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) tidaklah memiliki akses infrastruktur yang memadai.

Seperti ketiadaan listrik, jaringan yang sulit, maupun akses air tawar. Selama berada di Natuna diakuinya bahwa memang banyak kapal ikan asing yang masuk dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Lihat juga: KKP Gandeng Bank dan Asuransi BUMN untuk Program Pemberdayaan Nelayan

Namun tidak terlepas dari kapal asing, kapal Indonesia juga melakukan hal serupa meskipun dalam intensitas yang sedikit. Dalam paparannya yang lain akses kesehatan di Natuna hanya memiliki satu fasilitas penunjang kesehatan yaitu rumah sakit yang berada dalam pulau utama.

“Jika kita memang mementingkan Natuna sebagai wilayah dan kedaulatan NKRI semestinya Natuna menjadi prioritas pembangunan nasional dalam sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” ujar Handayani.

Oleh karena itu, gerakan untuk membantu Natuna tidak hanya mengklaimnya sebagai wilayah Indonesia juga harus dibarengi dengan gerakan bersama oleh seluruh pihak untuk membantu Natuna keluar dari status 3T dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. [***]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here